Pengamat: Pro Pemerintah Dilindugi, Oposisi `Dikerjai`, Kelompok Kritis Dikriminalisasi

Safari
Pengamat: Pro Pemerintah Dilindugi, Oposisi `Dikerjai`, Kelompok Kritis Dikriminalisasi
Syahganda Nainggolan dituntut 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Jakarta, HanTer - Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, wajah hukum Indonesia sekarang ini masih jauh dari rasa keadilan. Karena, hukum masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kekuasaan dan jabatan, dan memihak pada mereka yang ada di lingkaran Istana. 

"Mereka yang beroposisi dikerjai, sedang mereka yang dilingkaran Istana dilindungi. Tapi kita tetap harus optimis, semoga kedepan wajah hukum kita tak bopeng dan berpihak pada keadilan dan kebenaran," ujar Ujang Komarudin kepada Harian Terbit, Minggu (4/4/2021).

Menurut pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini. dalam konteks hukum politik, kebebasan berpendapat di media sosial pada era rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekarang ini hanya dimiliki oleh buzzer pemerintah. Sebaliknya untuk masyarakat lain atau oposisi dibungkam lewat peraturan perundang-undangan seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Jadi buzzer-buzzer punya peran besar dalam menjaga dan melindungi bos-bosnya. Dan juga untuk mengcounter berita-berita dari lawan politiknya," paparnya.

6 Tahun Penjara

Direkrur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini melihat dengan fakta  perlakuan tidak adil aparat pemerintah dalam hal penegakan hukum. Sebagai contoh, Ujang Komarudin menyinggung soal kasus hukum Syahganda Nainggolan yang baru saja dituntut 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di sidang PN Depok, Kamis (1/4/2021) kemarin, karena dinilai menyebarkan kabar bohong atau hoaks yang menyebabkan keonaran terkait aksi unjuk rasa menolak RUU omnibus law Cipta Kerja (Ciptaker).

"Itulah faktanya. Pihak yang mengkritik bisa dikerjai dan dikriminalisasi. Di saat yang sama, mereka-mereka yang kritis di medsos diberangus dengan UU," tegasnya.

Ujang memandang wajah hukum Indonesia sekarang ini masih jauh dari rasa keadilan. Karena, hukum masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kekuasaan dan jabatan, dan memihak pada mereka yang ada di lingkaran Istana. 

"Mereka yang beroposisi dikerjai, sedang mereka yang dilingkaran Istana dilindungi. Tapi kita tetap harus optimis, semoga kedepan wajah hukum kita tak bopeng dan berpihak pada keadilan dan kebenaran," tegasnya.

Ujang menyarankan agar ada rasa keadilan yang berlaku di Indonesia maka semua penegak hukum harus berjiwa negarawan. Ucapan dan tindakan para penegak hukum harus dilakukan demi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, partai atau pun pengusaha-pengusaha yang telah membiayainya di pemilu. Walaupun semua juga mahfum bahwa siapapun rezimnya maka aparat penegak hukum itu selalu berpihak ke penguasa.

"Siapapun rezimnya. Hukum biasanya akan tunduk pada politik," tandasnya. 

Buzzer

Direktur Rumah Politik Indonesia (RoI Indonesia), Fernando Ersento Maraden Sitorus juga menambahkan bahwa saat ini buzzer yang pro pemerintah ketika berkomentar tanpa memiliki data alias hoaks bisa bebas dari jeratan hukum. Sementara untuk pihak oposisi dengan pemerintah maka sangat rentan dibawa ke ranah hukum apabila tidak memiliki data dasar yang kuat.

"Karena memang buzzer sengaja dibentuk untuk kepentingan pemerintah. Mendukung apa yang menjadi kepentingan pemerintah dan "menyerang" pihak-pihak yang tidak pro kepada pemerintah," paparnya kepada Harian Terbit, Minggu (4/4/2021).

Fernando menyebut, buzzer memang memberikan manfaat jika dipergunakan dan dikendalikan secara benar untuk menyampaikan pesan dan program pemerintah agar sampai kepada masyarakat. Namun untuk kepentingan pemerintah maka sebaiknya buzzer didaftar dan dipublikasi oleh pemerintah sehingga jelas tugasnya hanya untuk kepentingan pemerintah. Oleh karena itu harusnya buzzer tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dari penguasa.

"Kementerian Kominfo harusnya berperan untuk mengatur sehingga tidak banyak muncul akun-akun fiktif yang hanya dimanfaatkan oleh buzzer yang hanya ingin  membangun narasi negatif dan hanya memprovokasi," paparnya. 

Fernando pun meminta agar dibuat aturan yang jelas agar pendaftaran akun-akun media sosial menggunakan nomor identitas sehingga tidak ada akun-akun fiktif. Selain itu juga polisi yang sudah memiliki patroli cyber tidak hanya menertibkan akun-akun yang kontra pemerintah tetapi juga akun-akun yang pro pemerintah juga harus ditertibkan. Walaupun pada dasarnya siapapun rezimnya maka aparat penegak hukum akan selalu berpihak ke penguasa.

"Memang benar (siapapun rezimnya maka aparat penegak hukum selalu berpihak ke penguasa), tetapi masyarakat juga dapat mengontrol kinerja Polri sehingga dituntut juga keberanian masyarakat dan media dalam mengontrol kepolisian. Bagaimanapun juga media dan masyarakat memberikan peran penting dalam mengontrol kinerja masyarakat agar bersikap profesional," tegasnya.