KPK SP3 Perkara BLBI, Lawan Pelemahan Tindak Pemberantasan Korupsi  

Safari
KPK SP3 Perkara BLBI, Lawan Pelemahan Tindak Pemberantasan Korupsi  

Jakarta, HanTer - Koordinator Center of Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman menegaskan, masyarakat harus melawan upaya pelemahan tindak pemberantasan korupsi terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menghentikan penyidikan terhadap kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

Masyarakat bisa melakukan gerakan atau upaya hukum untuk membuka mata Joko Widodo (Jokowi) dan petinggi KPK agar tetap di jalur yang benar dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 

"Bisa melalui jalur hukum dengan gugatan praperadilan melawan KPK atas SP3, dan banyak lagi melalui gerakan  seperti membuat petisi. Presiden dan KPK harus disadarkan masih banyak orang yang tegas dan konsisten melawan koruptor," ujar Jajang Nurjaman kepada Harian Terbit, Minggu (4/4/2021).

Jajang menilai, dikeluarkannya SP3 atas megaskandal BLBI dengan tersangka konglomerat Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Sjamsul Nursalim oleh KPK merupakan jalan mundur pemberantasan korupsi di Indonesia. SP3 baru pertama kali dikeluarkan KPK yang saat ini dijabat oleh Firli Bahuri. Oleh karena itu dengan sindiran yang pedas Jajang mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi atas keluarnya SP3 perdana dari KPK. 

"Karena hal ini (dihentikannya perkara korupsi oleh KPK) sesuai dengan hasil revisi UU KPK yang diajukan pemerintah Jokowi," jelasnya.

Jajang memaparkan, karena setelah Revisi UU KPK maka wajah KPK saat ini berubah, jika sebelumnya KPK berjanji akan mengusut tuntas megaskandal BLBI yang diduga merugikan negara sebesar Rp 4,58 triliun, maka setelah Revisi UU KPK justru dikeluarkan SP3 untuk koruptor. Oleh karena itu bisa dibayangkan bagaimana KPK di masa depan dengan keberanian KPK mengeluarkan SP3 untuk skandal korupsi.

"Bisa jadi akan muncul lagi SP3 terkait Megaskandal lainnya di masa akan datang. Selain itu, posisi pimpinan KPK ke depan akan menjadi lahan rebutan elite serta para mafia demi SP3 yang begitu luar biasa," paparnya.

Hukum Tumpul

Terpisah, mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas juga menyebut keputusan KPK mengeluarkan SP3 untuk perkara korupsi maka menjadi bukti nyata tumpulnya penegakan hukum dan tandusnya keadilan di Indonesia.

“Ucapan sukses besar bagi pemerintah Joko Widodo (Jokowi) yang mengusulkan revisi UU KPK yang disetujui DPR juga parpol. Itulah penerapan kewenangan menerbitkan SP3 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi wajah baru,” kata Busyro Muqoddas kepada wartawan melalui pesan singkatnya, Jum’at (2/4/2021).

Menurut Busro, penghentian kasus mega korupsi Syamsul Nursalim, merupakan bukti nyata penegakan hukum di Indonesia saat ini yang tumpul. “Harus saya katakan dengan tegas, lugas bahwa itu bukti nyata tumpul dan tandusnya rasa keadilan rakyat yang dirobek – robek atas nama Undang Undang KPK hasil revisi usulan presiden,” tandasnya. 

Sjamsul Nursalim

Sebelumnya, pada September 2019, KPK memasukkan nama Sjamsul Nursalim dan Itjih ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus BLBI.  KPK meminta bantuan Polri untuk mencari Sjamsul dan Itjih. Sjamsul dan Itjih dimasukan dalam DPO setelah dua kali mangkir dari pemanggilan KPK yaitu pada Jumat (28/6/2019) dan Jumat (19/7/2019).

Ketika itu, KPK telah mengirim surat panggilan untuk Sjamsul dan Itjih ke lima alamat di Indonesia dan Singapura namun tak mendapat jawaban. Dalam kasus ini KPK telah memeriksa 30 orang saksi untuk tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

Sjamsul dan Itjih ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI selaku obligor BLBI kepada BPPN. Penetapan tersangka ini berdasarkan hasil pengembangan perkara mantan Kepala BPPN, Syafruddin Temenggung.

Majelis hakim saat itu memandang perbuatan Syafruddin telah memperkaya Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004. Syafruddin selaku Kepala BPPN melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM).

Selain itu, Syafruddin disebut telah menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham. Padahal, Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan (misrepresentasi) dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak, yang akan diserahkan kepada BPPN.

Perbuatan Syafruddin dinilai telah menghilangkan hak tagih negara terhadap Sjamsul Nursalim sebesar Rp 4,58 triliun. Syarifuddin yang divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dibebaskan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung (MA).

Sebelumnya, pada pengadilan tingkat pertama Syarifuddin divonis 13 tahun penjara.  MA yang membebaskan Syarifuddin menyatakan, tindakan Syarifuddin tak dikategorikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, Syafruddin Temenggung bebas dari jerat hukum. KPK telah mengajukan langkah hukum dengan mengajukan peninjauan kembali (PK) tetapi ditolak MA. 

#KPK   #blbi   #jokowi