Penyidikan Batal Demi Hukum; Kejari Kuantan Lepas Kepala BPKAD dari Tahanan

zamzam
 Penyidikan Batal Demi Hukum;  Kejari Kuantan Lepas Kepala BPKAD dari Tahanan
Bangun Sinaga SH (baju batik)

Jakarta, HanTer - Tim kuasa hukum Kepala BPKAD Kuansing Hendra AP mengapresiasi putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Teluk Kuantan, Riau, yang telah mengabulkan seluruh permohonan praperadilan Hendra AP. 

"Dengan putusan itu, klien kami bisa beraktifitas kembali. Puji Tuhan, dan kami ucapkan terima kasih kepada pak hakim yang mulia ," ujar Ketua Tim Kuasa Hukum Hendra AP, Bangun Sinaga dihubungi  Harian Terbit, Senin (5/4/2021).

Bangun Sinaga, advokat muda yang sebelumnya malang melintang di Ibu Kota juga berterima kasih kepada pihak Kejari setempat karena telah melaksanakan putusan praperadilan tersebut.

"Walaupun ini perintah hakim, kami tetap mengapresiasi pihak Kejari karena telah mengeluarkan klien kami dari tahanan," ujarnya. 

Hendra AP ditetapkan tersangka kasus dugaan penyimpangan SPPD di BPKAD pada APBD 2019 pada 10 Maret 2021.
Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan hanya Rp 600 juta. Sebelumnya pada 15 Februari 2021 lalu, pegawai BPKAD Kuansing melakukan pengembalian uang sebesar Rp 493 juta. Uang tersebut dikumpulkan dari 94 pegawai BPKAD Kuansing, termasuk Hendra.
Dugaan SPPD fiktif tidak ada dalam temuan BPK. Sejauh ini, hanya Hendra AP yang ditetapkan tersangka. 

Hendra AP menilai kasusnya merupakan kriminalisasi. Melalui tim kuasa hukumnya, ia mengajukan praperadilan.

"Mengabulkan permohonan praperadilan kasus Penyimpangan SPPD di Kuansing untuk seluruhnya," kata hakim Timothee Kencono Malye SH saat membaca putusan, Senin (5/4/2021).

Putusan hakim lainnya yakni memerintahkan termohon (Kejari Kuansing) untuk membebaskan pemohon dari tahanan segera setelah putusan dibacakan.

Pihak Hendra AP sendiri mengajukan tujuh permohonan dalam praperadilan ini. Diantaranya menetapkan surat penetapan tersangka, surat perintah penyelidikan tidak sah atau cacat hukum. Dan menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon (Kejari) terhadap pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yang telah diterbitkan adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.

Menyatakan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor atas nama Tersangka Hendra AP M.Si (Pemohon) yang telah diterbitkan adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.

Kemudian, mengembalikan harkat dan martabat pemohon dalam kedudukannya semula serta menghukum termohon untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.