Persidangan HRS Bermuatan Politis, Bisa Memancing Amarah Rakyat

Safari
Persidangan HRS Bermuatan Politis, Bisa Memancing Amarah Rakyat

Jakarta, HanTer - Persidangan Habib Rizieq Shihab (HRS) mendapat sorotan sejumlah pihak. Persidangan mantan tokoh FPI itu dinilai bermuatan politis, di mana ada kepentingan dari sejumlah pihak terhadap peradilan tersebut. Apalagi pengadilan bersikeras persidangan dilaksanakan secara virtual yang bisa memancing amarah rakyat.

“Keputusan pengadilan dengan bersikeras meminta agar Habib Rizieq disidang secara virtual bisa memancing amarah rakyat,” kata politikus dan ekonom senior Rizal Ramli di Jakarta, Selasa (6/4/2021).

Menurut Menteri EKUIN pemerintahan Gus Dur ini menyebut jika Indonesia nyaris tampak seperti negara otoriter dan komunis lantaran bisa menghukum seseorang seenaknya.

"Ngapain ngadain sidang pengadilan, hukum saja (HRS) tanpa peradilan, jadi ketahuan. Kita nyaris sama dengan negara otoriter dan negara komunis, bisa menghukum orang seenaknya," kata RR, sapaan akrab Rizal Ramli.

Menurutnya, persidangan itu terlihat seperti bermuatan politis, di mana ada kepentingan dari sejumlah pihak terhadap peradilan tersebut.

Dia berkaca pada pengalaman pribadinya saat menjadi aktivis mahasiswa pada 1978 silam. Kala itu Rizal Ramli mengetahui bahwa pengadilan yang melibatkan pihaknya sebagai mahasiswa ada di posisi yang terkesan tidak adil, bahkan berpihak dan mengarah kepada suatu kepentingan.

Ekonom ini menyatakan, tidak dihadirkannya HRS secara langsung, seakan-akan pengadilan tidak berada di posisi independen dan adil. Seharusnya, lanjut RR, hakim selaku pihak yang terkait malu lantaran kewibawaannya seakan digadaikan dengan kepentingan sekelompok orang. Terlebih mereka mendapat jabatan sebagai hakim disumpah atas nama Tuhan.

“Harusnya malu, hakim itu tinggi sekali, berwibawa, sumpahnya sama Tuhan. Kalau begitu kayak sirkus yang enggak lucu,” tegasnya.

Dagelan

Selain itu Rizal Ramli juga mengungkapkan bahwa sidang virtual itu dilaksanakan tidak adil karena tidak menghadirkan terdakwa, pihak pembela, hingga kuasa hukum.

“Menurut saya, lakukanlah secara fair. Karena kalau enggak, jadi dagelan di seluruh dunia. Kok bisa ada pengadilan terdakwanya kagak ada. Terus pembelanya kagak ada, lawyer-nya kagak ada, penontonnya kagak ada,” ungkapnya.

Rizal Ramli juga menyimpulkan bahwa keputusan pengadilan sidang yang meminta agar Habib Rizieq hadir secara virtual sama artinya dengan menuruti kemauan pihak penguasa.

Harus Dihentikan

Pengamat hukum dari Universitas Nasional (Unas), Jakarta, Dr Ismail Rumadan mengatakan, sebaiknya persidangan terhadap HRS jangan dipaksakan untuk tetap dilanjutkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. Sehingga persidangan HRS dihentikan saja untuk memberikan rasa keadilan. Apalagi dakwaan jaksa terhadap HRS juga tidak beralasan.

"Majelis Hakim sebaiknya memutus bebas HRS dari segala dakwaan yang diajukan oleh JPU, sebab dasar dakwaan kepada HRS sudah tidak beralasan lagi, terlebih lagi alasan penahanan HRS karena melanggar protokol kesehatan pada saat pandemi," ujar Dr Ismail Rumadan kepada Harian Terbit, Rabu (7/4/2021).

Dakwaan yang ditujukan terhadap HRS tidak beralasan, sambung Dr Ismail, karena dalam waktu yang bersamaan di tengah pandemi Covid-19 ada sebagian petinggi negara yang tetap melakukan kerumunan namun tidak diproses secara hukum. Hal tersebut tentu tidak memberikan rasa keadilan bagi HRS yang berjuang di pengadilan.

Dr Ismail mengakui, saat ini memang majelis hakim memutuskan persidangan terhadap perkara HRS tetap dilanjutkan, namun yang diharapkan adalah hakim menjatuhkan putusan bebas kepada HRS dari segala dakwa yang diajukan JPU. Sebab jika tetap dilanjutkan maka masyarakat punya penilaian yang tidak baik kepada pengadilan.

"Dampaknya jika perkara HRS tetap dilanjutkan bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Ingat, pengadilan harusnya menjadi lembaga tempat kepercayaan masyarakat untuk mendapatkan keadilan," tegasnya. 

10 Saksi

Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menghadirkan 10 orang saksi dalam sidang lanjutan Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada 12 April 2021.

"Akan dihadirkan 10 saksi untuk tiga perkara karena perkara mereka saling berhubungan," kata Humas PN Jakarta Timur Alex Adam Faisal, seperti dilansir Antara.

Alex mengatakan ketiga perkara yang akan disidangkan adalah nomor 221, 222, dan 226. Perkara nomor 221 terkait kasus kerumunan di Petamburan dengan terdakwa Rizieq Shihab.

Sementara perkara nomor 226 untuk Rizieq Shihab dalam kasus kerumunan warga di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Megamendung, Bogor pada November 2020. "Untuk para saksi hadir di persidangan tapi untuk mengenai disiarkan atau tidak, kita lagi rapat apakah dijalankan atau tidak," ujar Alex.