Ironis, 33 Kepala Daerah Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK

Safari
Ironis, 33 Kepala Daerah Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sebanyak 33 kepala daerah belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periodik untuk pelaporan tahun 2020. Padahal, batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2021.

"Di tingkat pemerintah daerah, KPK mencatat dari total 515 kepala daerah meliputi gubernur, bupati dan wali kota, terdapat 33 kepala daerah yang belum menyampaikan laporan kekayaannya," kata Plt. Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding, Selasa (6/4/2021).

Ipi menuturkan, secara total ada 21.939 penyelenggara negara yang belum melaporkan harta kekayaannya. Dari 93 pejabat setingkat menteri, wakil menteri dan kepala badan atau lembaga, masih ada lima penyelenggara negara yang merupakan wajib lapor periodik belum memenuhi kewajiban LHKPN.

"KPK tetap menerima LHKPN yang disampaikan setelah batas waktu, namun LHKPN tersebut tercatat dengan status pelaporan 'Terlambat Lapor'," jelasnya.

Ipi menerangkan, LHKPN merupakan salah satu instrumen dalam pencegahan korupsi. Oleh karena itu, KPK, lanjut Ipi, meminta agar penyelenggara negara baik di bidang eksekutif, yudikatif, legislatif maupun BUMN/D melaporkan harta kekayaannya.

Kewajiban

Terpisah,  Koordinator Center of Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman menegaskan, bagi penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan secara periodik adalah kewajiban, hal ini ditegaskan dalam pasal 5 ayat 2 dan 3 UU No. 28 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN.

"Kata wajib sangat jelas harus dipenuhi tanpa terkecuali. Jika dianalogikan seperti dalam perintah agama Islam sebelum mendirikan shalat maka wajib bersuci. Jika tidak maka tidak sah shalatnya. Begitupun bagi penyelenggara negara jika tidak melaporkan harta kekayaan maka tidak sah jabatannya," paparnya.

Terkait masih banyaknya penyelenggara negara yang belum melaporkan hartanya ke KPK, Jajang menyarankan agar Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki aturan soal laporan harta kekayaan. Sanksi bisa berupa penambahan sanksi tegas bagi pejabat yang tidak patuh, bisa berupa sanksi administrasi seperti penundaan gaji, penundaan promosi jabatan atau bahkan pemecatan. 

Selain itu perlu juga sanksi moral, dengan mempublikasikan nama dan wajah pejabat yang tidak patuh melaporkan harta kekayaan. Perbaikan aturan sanksi pelaporan harta kekayaan lebih bermanfaat dibandingkan dengan usulan revisi UU KPK yang diajukan pemerintah Joko Widodo yang menghasilkan aturan SP3 bagi KPK. 

#Pejabat   #kpk   #lhkpn