Pengamat: Kebijakan Tarif Mencegah Rente Ekonomi Importasi Pangan

Safari
Pengamat: Kebijakan Tarif Mencegah Rente Ekonomi Importasi Pangan
Ilustrasi aktivitas di Pelabuhan

Jakarta, HanTer - Beberapa komoditas pangan yang diimpor seperti gula, daging, buah-buahan dan bawang putih mewajibkan izin rekomendasi baik dari Kementan dan Kemendag. Namun rekomendasi tersebut seringkali bukan saja menimbulkan monopoli dan rente ekonomi oleh para pemain kuota impor, tetapi juga memicu kisruh harga di pasaran karena banyaknya pungutan untuk mendapatkan izin kuota impor.

Menanggapi isu tersebut, Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Felippa Amanta mengatakan, sistem impor yang lebih transparan maka otomatis akan meningkatkan kompetisi. Selain itu sistem impor yang lebih transparan juga akan menutup celah rente di impor.  

"Karena pemberian izin impor menjadi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan" ujarnya kepada media, Rabu (7/4/2021).

Felippa menuturkan, praktek monopoli dan rente ekonomi dalam importasi pangan berdampak ke konsumen karena biaya yang dikeluarkan akan diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga pangan yang lebih mahal.Seperti kasus bawang putih yang juga membuat harganya melonjak ketika barang tersebut langka di pasaran. 

"Saya tidak bisa mengatakan ada permainan karena saya tidak memiliki bukti. Yang jelas, proses impor - proses impor penerbitan RIPH dan SPI yang tidak transparan dan berbelit akan menimbulkan keterlambatan impor, penambahan biaya impor, serta memunculkan banyak celah rente. Hal ini disayangkan karena konsumen yang dirugikan," jelasnya.

Kalau dikatakan pemberlakuan RIPH dan SPI, untuk melindungi petani bawang putih, lanjut Felippa, maka bawang putih itu kurang optimal untuk ditanam di Indonesia, jika dibandingkan di China, karena perbedaan iklim dan kondisi geografis. Akibatnya, para petani yang dipaksa menanam bawang putih jadi dirugikan karena bawang putih kurang menguntungkan.

"Konsumen juga dirugikan karena akses terhadap suplai bawang putih yang murah dan berkualitas dibatasi," ungkapnya.

Ia menyarankan, seharusnya impor bawang putih dibuka sehingga konsumen bisa menikmati kestabilan pasokan dan harga. Di sisi lain petani bawang putih perlu diberi dukungan untuk meningkatkan daya saing jika ingin tetap menanam bawang putih. "Atau retraining atau reskilling untuk menanam komoditas lain yang lebih menguntungkan," tambahnya.

Mengenai usulan tarif impor di kalangan pelaku usaha, ia berpendapat, pengenaan tarif sebagai ganti kuota impor memang lebih transparan. Namun hal tersebut harus disertai dengan kompetisi yang baik antar importir saja. Jangan sampai izin impornya tetap hanya diberikan ke beberapa importir saja. 

Selain itu, importir yang mendapatkan izin impor juga harus memiliki track record yang baik dan sudah membuktikan kapasitasnya dalam membaca kebutuhan pasar.

"Kalau ada yang mengatakan kebijakan tarif impor itu melanggar WTO, penerapan kuota bawang putih (red, RIPH dan SPI) justru melanggar prinsip WTO bahwa pemberian izin harus dilakukan secara transparan, sistematis dan non diskriminatori," tegasnya.

Terpisah, Komisioner KPPU, Guntur S Saragih mengaku sudah berulangkali mengingatkan soal importasi bawang putih. Guntur menilai, karena komoditas bawang putih memang agak aneh dibandingkan komoditas lainnya. Karena izin impor bawang putih tidak mudah. Padahal relatif petani bawang putih domestik sangat sedikit. 

"Hal ini berbeda dengan perlakuan pemerintah untuk beras, yang mana impor dilakukan justru saat panen raya," ujarnya kepada media.

Hal tersebut dikatakan Guntur S Saragih menanggapi PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian dan masalah hambatan permohonan RIPH kepada Dirjen Hortikultura Kementan sebagai syarat memperoleh kuota impor bawang putih. Karena rekomendasi tersebut hingga saat ini masih dikeluhkan oleh para pengusaha atau importir, dengan alasan kuota sudah penuh dan sementara tutup.

Sementara itu, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian dan jajarannya ketika diminta konfirmasinya oleh media mengenai tetap diberlakukannya RIPH dan wajib tanam meskipun PP Nomor 26 Tahun 2021 sudah tidak menyebutkan lagi, belum memberikan jawaban.

#Impor   #beras   #pangan   #mafia