Denda Rp 50 Miliar untuk Penimbun Bahan Pokok, Jangan Lip Service

Safari
Denda Rp 50 Miliar untuk Penimbun Bahan Pokok, Jangan Lip Service
Ilustrasi (ist)

Jakarta, Hanter - Pengamat hukum dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Dr Ismail Rumadan mendukung kebijakan dari Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri Brigjen Polisi Helmy Santika yang bakal mendenda sebesar Rp50 miliar untuk para penimbun bahan pokok. 

Menurutnya, denda Rp 50 miliar untuk penimbun bahan pokok sudah sesuai dengan ketentuan UU Pangan yang berlaku di Indonesia. 

"Itu denda Rp 50 miliar untuk penimbun bahan pokok sudah sesuai ketentuan UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, tapi kemudian jangan sampe denda itu hanya berlaku bagi para pelaku usaha kecil, namun tidak untuk pelaku usaha besar yang memiliki akses pada kekuasaan," ujar Dr Ismail Rumadan kepada Harian Terbit, Jumat (9/4/2021).

Dr Ismail memaparkan, yang paling penting adalah efektivitas penegakan hukum dan koordinasi kelembagaan. Karena hukum yang berlaku di Indonesia terkadang penegakan aturan hukum tidak memaksimalkan Kementrian/lembaga yang sudah ada. "Contohnya soal penanganan pangan, malah membentuk satgas baru, seperti Satgas Pangan," jelasnya.

Tak Efektif

Dalam beberapa catan, sambung Dr Ismail, keberadaan Satgas  yang dibentuk pemerintah itu malah tidak efektif dalam penegakan hukum, karena di antara mereka sering terjadi benturan dengan lembaga pengawasan pangan dan penegak hukum yang sudah ada. Sehingga tidak jarang penegakan hukum hanya menjadi simbol atau lip service belaka.

"Padahal pengawasan terhadap penimbunan pangan disaat momentum Ramadhan itu penting. Tapi lebih penting lagi pemerintah harus tegas soal mafia pangan juga, misalnya terkait dengan pembagian jatah-jatah impor pangan, termasuk beras," tandasnya.

Diapresiasi

Sementara itu, Pengamat hukum dari Universitas Al Azhar, Jakarta, Prof Suparji Ahmad juga menegaskan, denda Rp50 miliar untuk penimbun bahan pokok sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Oleh karena itu sanksi denda Rp 50 miliar untuk penimbun bahan pokok patut diapresiasi. Apalagi denda tersebut dalam rangka untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tercukupi dan harga stabil.

"Hal penting yang harus dilaksanakan adalah denda itu dilakukan secara komprehensif, tidak diskriminatif, dan secara konsisten mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Prof Suparji menyebut, denda Rp 50 miliar untuk penimbun bahan pokok itu terkait penyimpanan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Namun dari unsur-unsur ketentuan tersebut akan menimbulkan perbedaan tafsir tentang  "pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang". 

"Artinya pada saat sekarang ini apakah terjadi salah satu dari kelangkaan barang, gejolak harga dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang," paparnya.

Diketahui, Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri Brigjen Polisi Helmy Santika menegaskan, penimbun bahan pokok yang menimbulkan kelangkaan hingga gejolak harga dapat dipidana penjara 5 tahun atau denda paling banyak Rp50 miliar. Helmy mengatakan, penimbun bahan pokok dapat dikenakan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

"Hal itu terkait penyimpanan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang," kata Helmy saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis (8/4/2021).