KPK Kawal Setneg Ambil Alih TMII Dari Keluarga Soeharto

Safari
KPK Kawal Setneg Ambil Alih TMII Dari Keluarga Soeharto

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mendampingi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita --yang dikelola oleh keluarga Soeharto atau Cendana.

"KPK telah mengoordinasikan dan memfasilitasi para pihak terkait agar pengelolaan TMII dapat diberikan kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Kementerian Sekretariat Negara, untuk kemudian dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan masyarakat luas," ujar Plt. Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding, Kamis (8/4/2021).

Ipi mengatakan, Kemensetneg menjadi perhatian lembaganya terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN) untuk kontribusi kepada negara. Nilai aset yang dikelola Kemensetneg sangat besar mencapai Rp571 triliun, meliputi TMII, PPK Kemayoran, dan aset Gelora Bung Karno (GBK).

"Sejak 2019, KPK juga melakukan pendampingan terhadap kementerian, lembaga dan BUMN di tingkat pusat dalam pengelolaan aset negara," ujarnya.

Ipi menjelaskan, Yayasan Harapan Kita telah mengelola TMII sejak pertengahan tahun 1970 berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 51 Tahun 1977. Pengambilalihan pengelolaan TMII oleh Kemensetneg dari Yayasan Harapan Kita diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021.

Pemerintah memberi waktu kurang lebih tiga bulan bagi yayasan tersebut untuk menyerahkan berbagai laporan terkait pengelolaan TMII selama ini.

BUMN Pariwisata

Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan, Kementerian Sekretariat Negara telah mengambil alih pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita. Meski begitu, Praktino memastikan pengelolaan hanya bersifat sementara saja.

"Tak berarti selamanya akan dikelola oleh Kemensetneg. Sementara ini kami bentuk tim transisi namanya. Transisi untuk pemindahan pengelolaan dari Yayasan Harapan Kita ke Kemensetneg," kata Pratikno, dalam keterangannya, Kamis (8/4/2021).

Pratikno mengatakan, nantinya Kemensetneg akan merumuskan kriteria siapa yang akan mengelola TMII ke depannya. Selain mencari yang profesional, pengelola barunya nanti harus bisa membuat TMII memberikan kontribusi kepada keuangan negara secara signifikan.

"Arahnya ini akan meminta tolong salah satu BUMN pariwisata untuk mengelola TMII ini. Jadi, dikelola oleh orang-orang yang profesional, lembaga yang profesional, dan harapannya akan jauh lebih baik dan memberikan kontribusi kepada keuangan negara," paparnya. 

#KPK   #TMII   #cendana   #soeharto   #setneg