Terlilit Utang, Pegawai KPK Gondol Barbuk Emas 1,9 Kg

Safari
Terlilit Utang, Pegawai KPK Gondol Barbuk Emas 1,9 Kg

Jakarta, HanTer - Oknum Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bernisial IGA menggelapkan barang bukti (barbuk) emas seberat 1,9 kilogram. Saat ini IGA telah diproses dan ditahan di Polres Jakarta Selatan. Diduga IGA mencuri emas dari barang bukti perkara dalam perkara Yaya Purnomo, mantan Pegawai Kementerian Keuangan dalam kasus suap dan gratifikasi itu karena terlilit utang terkait bisnis yang tengah dijalaninya. 

Ketua Dewan Pengawas (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan Pangbean mengatakan, atas tindakannya tersebut saat ini IGA telah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Dewas sendiri telah menjatuhkan sanksi etik berat berupa pemberhentian secara tidak hormat terhadap IGA. "Dan telah dilaporkan ke pihak Polres Jakarta Selatan dan yang bersangkutan pun sudah diperiksa oleh penyidik Polres beserta saksi dari sini," kata Tumpak dalam konferensi pers, Kamis (8/4/2021).

Tumpak mengatakan proses etik di Dewas KPK tidak akan menghapuskan pidana yang telah dilakukan oleh IGA. Dia mengatakan bahwa pihaknya memutus secara etik dan tidak mencampuri urusan tindak pidana.

"Tapi karena ini sudah pidana, maka disampaikan ke Kepolisian dan karena ini merupakan pelanggaran etik maka disidangkan tadi putusannya oleh Dewas Etik jadi kami tidak campur soal pidana," jelasnya.

Tumpak memaparkam, IGA telah melakukan penggelapan barang bukti dalam perkara Yaya Purnomo yakni berupa emas seberat 1.900 gram atau 1,9 kilogram. IGA merupakan anggota satgas yang ditugaskan menyimpan mengelola barbuk yang ada pada Direktorat Labuksi yang ada di KPK. IGA sudah menggadaikan sebagian dari emas batangan yang menjadi barang bukti.

"Nilai yang digadaikan mencapai Rp900 juta," paparnya.

Emas itu, ucap Tumpak, digelapkan oleh IGA, lantaran yang bersangkutan membutuhkan dana untuk membayar utang terkait dengan bisnisnya. "Forex-forex itu oleh karenanya maka yang bersangkutan ini kemudian kita adili tadi dan telah kita putuskan dengan bunyi amarnya bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggran kode etik, tidak jujur menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadinya dan ini pelanggaran nilai integritas yang ada kita atur Sebagai pedoman perilikau untuk seluruh insan KPK," ujarnya.

Dewas KPK, sambung Tumpak,  menjatuhkan hukuman sanksi etik berat terhadap IGA berupa pemberhentian tidak hormat.

Sebelumnya, TK, pegawai tak tetap KPK yang bekerja sebagai pengamanan dalam (pamdal) juga dipecat karena terbukti menerima gratifikasi dari para tahanan KPK, diantaranya mantan Menteri Pemuda Olahraga Iman Nahrawi. Dipecatnya TK berdasarkan persidangan etik Dewas KPK ybs telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan h serta Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Tindakan pelanggaran yang dilakukan adalah mengabaikan kewajiban menolak dan melaporkan setiap gratifikasi yang dianggap suap dan mengadakan hubungan langsung dengan pihak yang diketahui perkaranya sedang ditangani KPK," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri pada wartawan, Senin (21/12/2020).

Harus Dievaluasi

Terpisah, Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman menilai, adanya pegawai KPK yang mencuri barbuk emas 1,9 kg dan menerima gratifikasi dari tahanan KPK menunjukkan fakta bahwa saat ini kondisi KPK sudah sangat mengkhawatirkan. Jajang menilai, ada beberapa sebab yang membuat kondisi KPK yang saat ini sipimpik Firli Bahuri mengkhawatirkan.

Pertama, terkait dengan integritas dan moralitas pegawai KPK. Selama ini, kekuatan KPK ada pada integritas dan moralitas SDM-nya. Namun dalam beberapa tahun terakhir integritas SDM KPK menjadi sorotan publik. Mulai dari Ketua KPK Firli Bahuri yang dinilai hidup hedon dengan menyewa helikopter mewah dan terbaru ada pegawai KPK yang diduga mencuri emas barbuk.

Kedua, saat ini kepemimpinan KPK juga diduga tidak memiliki marwah lagi. Hal ini berdampak kepada anggota KPK. Jika pemimpinnya tidak bisa menjadi panutan maka rusak juga anak buahnya. Ketiga, kondisi KPK saat ini juga imbas dari Revisi UU KPK yang diklaim pemerintah Joko Widodo demi perbaikan KPK tapi kenyataannya justru berbanding terbalik. 

KPK paska Revisi UU, berjalan pada trek yang mengkhawatirkan, menjadi pemborosan dengan fungsi dewan pengawas selama ini dengan gaji Rp97,7 juta perbulan tapi gagal melakukan upaya pencegahan tindak pencurian di tubuh lembaganya sendiri. Ditambah dengan SP3 kasus BLBI baru-baru ini, menambah tamparan di wajah Joko Widodo, atas semakin suramnya KPK saat ini.

"Dengan kondisi KPK yang mengkhawatirkan, kami meminta Presiden Joko Widodo agar segera mengevaluasi KPK. Mulai dari mengevaluasi kepemimpinan Firli Bahuri, karena sebagai atasan, Firli Bahuri tidak boleh lepas tangan atas kejadian memalukan di lembaga yang dipimpinnya. Serta fungsi dewan pengawas yang sangat boros juga perlu dievaluasi kembali oleh Joko Widodo," paparnya. 

Pencurian

Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto mengatakan, pencurian barang bukti di KPK memunculkan banyak dugaan di tengah publik terhadap kantor aparat penegak hukum. Karena hal tersebut sering terjadi di dalam penegak hukum, yang tidak hanya di dalam KPK. Oleh karenanya transparansi dan sistem keterbukaan harusnya dapat dijalankan oleh setiap badan publik sesuai peraturan undang-undang, tanpa terkecuali penegak hukum sekalipun.

"Adanya pencurian terhadap barang bukti yang dilakukan oleh orang dalam di lembaga penegak hukum dilakukan karena adanya utang, hal ini membuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan karena kesejahteraan mereka yang tidak diperhatikan, tingkah laku dan penjagaan terhadap barang bukti juga tidak dijalankan secara benar," ujar Adri Zulpianto kepada Harian Terbit, Jumat (9/4/2021).

Adri menilai, dugaan meledaknya pemberitaan terkait pencurian barang bukti di dalam KPK hanya untuk mengalihkan isu terkait adanya SP3 terhadap kasus mega korupsi BLBI yang menjerat Syamsul Nursalim dan istrinya. Oleh karena revisi UU KPK tidak mampu membuktikan bahwa KPK semakin kuat, melainkan semakin loyo dan tidak memiliki nilai-nilai pemberantasan korupsi dan nilai-nilai sebagai lembaga penegak hukum. Marwah KPK rusak.

"Maka dari itu, KPK harus melakukan pembenahan terhadap sistem manajerial internal, menguatkan kelembagaan ttau jika tidak, lebih baik, Ketua KPK Firli Bahuri mundur dari KPK. Langkah ini bisa menjadi langkah untuk menyelamatkan KPK itu sendiri," tegasnya.