SBY Daftarkan Lambang Demokrat Ke HAKI, Pakar: Khawatir Nasib Dinasti Cikeas

Danial
SBY Daftarkan Lambang Demokrat Ke HAKI, Pakar: Khawatir Nasib Dinasti Cikeas
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY

Jakarta, HanTer - Aksi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono secara diam-diam mendaftarkan Partai Demokrat atas nama pribadi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Padahal Partai Demokrat sudah lebih dahulu didaftarkan pada tahun 2007 atas nama partai.

Pakar komunikasi politik dari Universitas Nasional Lely menyatakan langkah SBY tersebut dianggap kekhawatiran SBY terhadap Demokrat yang terancam diambil alih oleh pihak lain diluar Cikeas, juga sebagai bentuk keinginan untuk menciptakan dinasti keluarga didalam tubuh Partai Demokrat. 

“Seperti ingin membentuk dinasti lewat partai ada kekhawatiran gitu karena saya gak lagi bagaimana nanti ya, kalau saya tidak ada lagi, nah seperti Pak SBY ada kekhawatiran seperti itu, dengan mendaftarkan atas nama pribadi itu. Orang kan kalau bikin hak paten itu menjaga agar tidak dicomot orang lain kan gitu,” ujar Lely, Senin (12/04/2021).

Lely mempertanyakan apakah Demokrat dibawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono akan  dijadikan Partai keluarga atau menjadi partai kader yang modern sebagaimana yang pernah disampaikannya saat terpilih menjadi Ketua Umum.

“Kita bertanya saja buat aja tanda tanyanya, sebenarnya Demokrat itu ingin menjadikan partainya sebuah partai yang tradisional atau kah partai kader atau partai modern sesuai dengan janjinya. AHY terpilih katanya ingin membesarkan Demokrat itu yang dikritik oleh kubu Medan bahwa sebenarnya ketika AHY memegang Demokrat tidak juga naik kan gitu,” sambungnya.

Lanjut Lely, apakah AHY mendiamkan saja pendaftaran pengakuan hak paten itu oleh SBY yang notabenenya adalah Ketua Majelis Tinggi Partai sekaligus ayahnya sendiri. Menurutnya hal itu berpotensi menimbulkan konflik baru.

“Apakah AHY diem saja dengan pendaftaran itu, kalau begini saya membaca mungkin akan ada gejolak lain nantinya, tinggal gimana Kemenkumham nanti.” Ungkapnya.

Lebih lanjut kata Leli pengakuan hak milik Demokrat atas nama pribadi SBY seperti mengklaim memilihkan lambang, lagu serta nama partai bertentangan pernyataan beberapa pendiri dan fungsionaris partai.

Menurutnya, harus bisa dibedakan mana aset pribadi dan yang menjadi kepentingan partai, sebab kepentingan partai merupakan kepanjangan kepentingan bangsa dan negara.

“Bagaimana cara Demokrat itu membedakan mana yang menjadi aset pribadi yang kemudian dikritik oleh kubu Moeldoko yang katanya dibawa menjadi aset pribadi dengan mana yang menjadi kepentingan partai," paparnya 

"Kepentingan partai itu kan kepentingan bangsa dan negara, bagaimana cara membedakannya, makanya sepertinya demokrat itu ingin di seret, dirangkul, dipeluk atau apa namanya sebagai aset pribadi menurut saya,” pungkasnya.