Penggabungan 2 Kementerian, Disebut Upaya Gusur Menteri Nonpartai

us
Penggabungan 2 Kementerian, Disebut Upaya Gusur  Menteri Nonpartai

Persetujuan DPR atas usulan Presiden Joko Widodo untuk menggabungkan Kemenristek dan Kemendikbud memungkinkan adanya reshuffle di kabinet. Bisa jadi reshuffle hanya akan dilakukan pada kementerian yang digabung, tetapi bisa juga dilakukan bersama dengan kementerian lain.

Pengamat politik Ray Rangkuti menyebutkan penggabungan kementerian itu sebenarnya memperlihatkan bahwa ada pelemahan sikap negara terhadap riset. Padahal apabila itu menjadi perhatian justru bisa jadi ujung tombak pengambila keputusan.

Dengan penggabungan Kemenrsitek dan Kemendikbud, lanjut Ray, pemerintah tampaknya ingin fokus pada ekonomi atau investasi daripada keilmuan berbasis riset. "Kalau Presiden berpikir bahwa pengembangan pengetahuan dan teknologi berbasis riset dan hasil karya bangsa sendiri mestinya kementerian riset dipertahankan," ujarnya.

"Kalau pun merasa kabinet terlalu gemuk, yang harus dilikuidasi pertama mestinya Kementerian Informasi (Kominfo), itu lebih pas. Sebenarnya ini juga sudah pernah ditutup oleh Gus Dur," jelasnya.

Ray khawatir, dua kementerian itu dilikuidasi hanya karena ingin memasukkan orang partai di dalamnya. Apalagi kemenristek dan Kemendikbud sekarang dijabat profesional nonpartai. 
"Mestinya hapus saja Kominfo, cuma masalahnya  di sana orang  partai, jadi pasti akan ribut. Sedangkan gabung Kemenristek dan Kemendikbud, dua-duanya orang rofesional yang tidak akan ada yang ribut," ucapnya.(us)