Heboh Jual Beli Jabatan di Kementerian PDTT, Jokowi Diminta Tertibkan Menteri Abdul Halim 

Safari
Heboh Jual Beli Jabatan di Kementerian PDTT, Jokowi Diminta Tertibkan Menteri Abdul Halim 

Jakarta, HanTer - Heboh jual beli jabatan di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menyeret-nyeret nama Menteri PDTT Abdul Halim Iskandar. Presiden Jokowi diminta menertibkan sang menteri. Sementara Menteri Abdul Halim membantah soal jual beli jabatan di kementeriannya.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Jakarta, Abdul Fickar Hajar menilai, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar harus bertanggungjawab atas apa yang terjadi di kementeriannya. "Harus ditegur itu menterinya karena menteri adalah user dari pejabat-pejabat eselon I, II, III atau IV," kata Fickar di Jakarta, Selasa (13/4/2021).

Menurut Fickar, kakak kandung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar itu juga harus memastikan bahwa dirinya tidak punya kepentingan apapun dalam hal jual beli jabatan di lingkungan Kemendes PDTT. "Menteri harus memperbaiki keadaan ini, jika tidak punya kepentingan dalam jual beli jabatan ini," tegasnya.

Lebih lanjut, Fickar juga meminta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan dan menindak tegas jika ada indikasi para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju terlibat korupsi.

Stafsus Menteri

Seperti rumors yang beredar, seorang anggota Staf Khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) diduga memperjualbelikan jabatan eselon I dan II. Sejumlah pejabat Kementerian PDTT mengatakan mereka yang menolak akan dipindahkan dari posisinya. Enam petinggi di Kementerian menyebutkan, angka yang diminta staf ini bervariasi, yaitu Rp 1-3 miliar untuk menjadi direktur jenderal atau pejabat eselon I, Rp 500 juta-1 miliar buat direktur atau eselon II, dan Rp 250-500 juta untuk eselon III--kini sudah dihapus.

Berdasarkan informasi yang didapat, seorang di antara pejabat pernah dimintai uang lebih dari Rp 500 juta oleh seorang utusan staf khusus untuk mempertahankan posisinya pada akhir 2020. Utusan tersebut meminta uang itu dibayar secara tunai. Kabar terkait adanya jual beli jabatan eselon I dan II di lingkungan Kementerian PDTT harus ditindaklanjuti.

Perintah Menteri

Politisi Gerindra, Arief Poyuono mengatakan, diduga stafsus diperintahkan oleh Menteri Kemendes, karena stafsus menteri tidak akan berani melakukan jual beli jabatan eselon 1 dan 2 kalau tidak diperintah oleh menteri. Para calon pejabat eselon 1 dan 2 tentu saja tahu kalau stafsus itu tidak punya kewenangan untuk melakukan staffing di kementerian jika tidak diperintah oleh menteri-nya. 

"Dan biasa jika sudah ada kejadian jual beli jabatan di kementerian atau pengaturan proyek serta kuota yang semua wewenang menteri, kemudian tindakan gratifikasi atau suap ditangkap KPK dan menyasar pada staffsus menteri. Pasti staffsus menteri akan ngaku kalau itu perintah menteri," jelas Arief dalam keterangannya, Selasa (13/4/2021).

Direktur Rumah Politik Indonesia (RoI Indonesia), Fernando Ersento Maraden Sitorus juga mengatakan, jika terbukti terlibat dalam jual beli jabatan, MenteriHalim Iskandar layak untuk diganti. “Yang bermasalah layak diganti,” ujarnya kepada Harian Terbit.

Rp500 Juta

Dalam laporan Tempo disebutkan, seorang di antara pejabat itu bercerita, dia pernah dimintai uang lebih dari Rp 500 juta oleh seorang utusan staf khusus untuk mempertahankan posisinya pada akhir 2020. Utusan tersebut meminta duit itu dibayar secara tunai. Pejabat itu sempat bernegosiasi agar pembayaran dilakukan bertahap. 

Namun utusan tersebut menolak tawaran itu. Tidak sampai sebulan, pejabat itu digeser ke posisi lain.

Enam petinggi Kementerian Desa juga mengungkapkan bahwa sebagian dari mereka yang menolak memberikan upeti bakal "dimuiskan". Yakni dipindahkan dari kantor pusat di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, ke kantor Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDTT yang berada di Jalan Abdul Muis, Gambir, Jakarta Pusat.

Membantah

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengaku sudah mendengar informasi soal jual beli jabatan di Kemendes. Dia mengklaim telah memeriksa kabar tersebut.

"Saya cek satu per satu. Enggak ada itu," kata politikus PKB yang juga saudara kandung Muhaimin Iskandar tersebut, Jumat (9/4/2021).

Bahkan, si staf khusus juga membantah melakukan praktik culas jual beli jabatan tersebut.