Jadi Mediator Kasus Korupsi, Perilaku Azis Syamsuddin Tidak Beretika

Safari

Jakarta, HanTer - Perilaku Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, dinilai sangat tidak terpuji. Pasalnya, Azis meminta penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju untuk tidak menindaklanjuti dugaan korupsi Wali Kota Tangjungbalai M. Syahrial. Permintaan itu disampaikan Azis kepada Stepanus di rumah dinasnya pada Oktober 2020.

 

"Sebagai Wakil Ketua DPR RI, perilaku Azis tentu sangat tidak beretika. Ia sudah mengabaikan sumpah jabatan dan kode etik sebagai Anggota DPR Ri," ujar Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga di Jakarta, Jumat (23/4/2021).

 

Jamil menilai, Azis juga sudah berupaya berkolusi dengan penyidik KPK dengan maksud untuk menghalang-halangi penyidikan tindak koorupsi. Tindakannya ini selain sudah mempermalukan lembaga DPR RI, juga telah memandulkan fungsi pengawasan DPR RI.

 

"Bagaimana mungkin DPR akan melakukan fungsi pengawasan kalau ia berkolusi dengan pihak yang diawasi?," tanya Jamil.

 

Karena itu, sambung Jamil, perbuatan Azis selain terkait etika profesi sebagai Anggota DPR RI, juga menyentuh pidana tindak korupsi. Azis, secara langsung maupun tidak langsung telah menghalang-halangi penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya.

 

"Atas dasar itu, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) selayaknya memproses kasus Azis tersebut secepatnya," tegasnya.

 

Jamil menuturkan, MKD dapat melihat kasus ini sebagai perbuatan tidak terpuji yang selain mempermalukan Azis sebagai Anggota DPR RI juga merusak martabat lembaga DPR RI.

Untuk itu, MKD haruslah taat azas melihat kasus pelanggaran etika yang dilakukan Azis. Hanya dengan begitu marwah DPR RI dapat dijaga.

 

"Sementara lembaga penegak hukum juga sebaiknya memproses kasus tersebut dari sisi pidananya. Para penegak hukum juga harus taat azas melihatkan kasus Azis semata dari sisi pidana. Semoga penegak hukum tak silau dengan jabatan Azis," tandasnya.

 

Saat menggelar jumpa pers, Kamis (22/4/2021) kemarin, KPK Ketua Firli Bahuri mengatakan, oknum penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju melakukan pertemuan dengan Wali Kota Tangjungbalai M. Syahrial di rumah dinas Wakil Ketua DPR RI di Jakarta Selatan, Aziz Syamsudin. Pertemuan itu, tujuan Aziz Syamsuddin agar Stefanus dapat membantu Syahrial supaya kasus yang tengah diusut KPK di Tanjungbalai dihentikan.

 

Akhirnya Stefanus mau membantu Syahrial yang tersangkut kasus korupsi di Tanjingbalai oleh KPK. Stefanus meminta imbalannya, yaitu uang Rp1,3 miliar yang diterimanya. Uang itu,  agar Stefanus tidak mengusut kasus yang tengah diusut oleh KPK mengenai perkara korupsi di Tanjung balai yang telah menyeret Syahrial.

 

"SRP bersama MH (Maskur Husein, pengacara) sepakat untuk membuat komitmen dengan MS terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai agar tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar Rp1,5 miliar," kata Firli.

 

Kemudian, kata Firli, tersangka Syahrial menyetujui permintaaan Stefanus dan Maskur. Selanjutnya, Syahrial mentransfer sebanyak 59 kali secara bertahap kepada rekening milik Riefka Amalia, saudara Stefanus dan juga Maskur. Syahrial  memberikan uang secara tunai kepada Stepanus sebesar Rp1,3 miliar.

 

Firli menyebut pembukaan rekening bank oleh Stefanus dengan menggunakan nama Riefka Amalia dimaksud telah disiapkan sejak bulan Juli 2020 atas inisiatif Maskur. Setelah menerima uang sebesar Rp1,3 miliar, Stefanus menjanjikan tidak akan mengusut kasus korupsi di Tanjungbalai.

 

Usai ditetapkan sebagai tersangka, KPK telah menahan Stefanus dan Maskur. Sementara Syahrial walaupun sudah menjadi tersangka tapi belum ditahan karena masih melakukan pemeriksaan intensif di Tanjungbalai, Sumatera Utara.

 

KPK menjerat Stefanus dan  Maskur dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Sedangkan M. Syahrial disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#Korupsi   #kpk   #penyidik   #polri   #dpr