Kasus Korupsi Bansos Covid-19 KPK Bakal Dalami Saksi dan Vendor Pengadaan

Safari
Kasus Korupsi Bansos Covid-19 KPK Bakal Dalami Saksi dan Vendor Pengadaan

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menyeret sejumlah nama baru politikus Senayan terkait kasus korupsi pengadaan paket bantuan sosial di Kementerian Sosial. Dokumen persidangan menyebutkan beberapa anggota Komisi VIII Bidang Agama dan Sosial DPR diduga menikmati jatah pengadaan paket bahan pokok dari terdakwa Juliari Peter Batubara saat masih menjabat Menteri Sosial (Mensos). 

 

Dokumen persidangan terhadap pelaksana tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos, Adi Wahyono, sebagai saksi untuk terdakwa Harry Van Sidabukke, menyebutkan nama-nama politikus yang mengusulkan perusahaan pelaksana tender. Berdasarkan dokumen, Adi menyatakan Ketua Komisi VIII Yandri Susanto mengusulkan PT Total Abadi Solusindo.

 

Menurut Adi, politikus Partai Amanat Nasional tersebut menerima jatah pengadaan paket bahan pokok sebanyak empat kali dengan jumlah 100 ribu paket melalui perusahaan itu. Setiap paket bantuan ini bernilai Rp300 ribu dengan total Rp27,1 miliar. "Perusahaan ini menerima jatah pengadaan pada tahap enam, tahap sembilan, dan dua kali pembagian untuk tahap komunitas penerima disabilitas," kata Adi dalam pernyataannya di dokumen itu.

 

Adi Wahyono, berdasarkan dokumen sidang itu, menyebutkan pihak yang mengumpulkan fee pada tahap keenam adalah Matheus Joko Santoso, pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek itu. Matheus Joko bertugas mencatat nama-nama yang sudah menyetorkan uang. 

 

"Pencatatan oleh Joko ini dilakukan karena setelah selesai pembayaran, biasanya saya dan Joko ditanyai Juliari Batubara perihal siapa-siapa yang sudah menyerahkan uang, dan siapa-siapa yang belum menyerahkan," kata Adi.

 

Adapun Yandri Susanto belum menjawab ketika dimintai konfirmasi. Pesan dan panggilan melalui telepon selulernya tak kunjung dijawab. Ia telah membaca pesan tertulis melalui ponsel yang berisi daftar pertanyaan mengenai kasus ini.

 

Dokumen persidangan itu juga menyebutkan Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily diduga terseret kasus ini. Politikus Partai Golkar ini ditengarai mendapat jatah pengadaan paket bahan pokok melalui PT Salakanagara Putranusa Mandiri, yang ia usulkan pada tahap ketujuh penggelontoran bantuan. Ace mendapat jatah 25 ribu paket dengan harga Rp 270 ribu per paket. Perusahaan yang diduga terhubung dengan Ace ini ditengarai menerima jatah pengadaan dengan total senilai Rp 6,75 miliar.

 

Ace membantah tuduhan bahwa ia turut terlibat pengadaan proyek bantuan sosial tersebut. Ia juga menepis tuduhan bahwa dirinya menerima paket melalui PT Salakanagara dengan nilai proyek Rp 6,75 miliar. 

 

"Waduh, saya enggak tahu-menahu. Itu kan program Kementerian Sosial. Yang menentukan dan yang memutuskan penyedia bantuan sosial adalah Kementerian Sosial," ucap Ace ketika dimintai konfirmasi.

 

Ace juga menjelaskan, tuduhan yang diarahkan kepadanya telah merusak namanya. Apalagi dia tidak tahu proses rancangan pengadaan bantuan sosial sebanyak 23,7 juta paket bahan pokok itu. Dia menduga tuduhan tersebut hanya upaya untuk mencatut namanya. "Saya dengar kabar ada orang yang katanya dapat endorsement dari saya 25 ribu (paket). Kecil banget untuk Komisi VIII, cuma 25 ribu (paket)," kata dia.

 

Dokumen sidang juga menyebutkan Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Dasopang, menerima jatah dengan jumlah paket yang fantastis. Marwan diduga mengusulkan serta terafiliasi dengan CV Hasil Bumi Nusantara dan UD Sumber Pangan Nusantara.

 

CV Hasil Bumi mendapat paket sebanyak 212.250 yang dikirim dalam tiga tahap dengan nilai Rp 62,175 miliar. Sedangkan UD Sumber Pangan mendapat paket sebanyak 48.548 dengan nilai Rp 14,564 miliar. Tempo berusaha meminta konfirmasi kepada Marwan, tapi tak ada jawaban atas panggilan telepon dan pesan tertulis ke nomor ponselnya.

 

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan pihaknya terus mengembangkan penyelidikan terhadap kasus korupsi bantuan sosial yang menyeret nama Juliari. Saat ini, KPK tengah berfokus menyelidiki dugaan suap yang juga diterima Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono. 

 

"Melalui keterangan para saksi, tim penyidik KPK terus melakukan pendalaman perihal perusahaan para saksi yang turut menjadi vendor dalam pelaksanaan bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos," ucapnya.

 

Sebelumnya, dua anggota DPR, Herman Hery dan Ihsan Yunus, juga disebut terseret dalam kasus ini. Herman diduga meminjam bendera sejumlah perusahaan untuk memperoleh kuota pengadaan bantuan kebutuhan pokok. Sejumlah perusahaan itu mendapat kuota pengadaan bansos sebanyak 7,6 juta paket senilai Rp 2,1 triliun. 

 

Setelah sejumlah perusahaan itu menerima anggaran, mereka kemudian mentransfer sebagian besar uangnya ke rekening PT Dwimukti Graha Elektrindo, perusahaan milik Herman.

 

Herman Hery membenarkan bahwa PT Dwimukti Graha Elektrindo menjalin kontrak dengan PT Anomali Lumbung Artha, salah satu penyedia bansos Covid-19. Namun ia mengklaim kontrak itu semata-mata urusan bisnis. 

 

"Kalau dirasa memang ada yang dilanggar, kan sudah diperiksa KPK. Dwimukti sudah digeledah juga," kata Herman. Ia juga telah panjang lebar menjelaskan hal ini kepada Tempo, yang intinya mengklaim bahwa dirinya bersih dari kasus ini.

 

Adapun Ihsan Yunus diduga mengerjakan paket bansos melalui dua operatornya. Dalam 12 tahap penyaluran bansos, Ihsan diduga mendapat sedikitnya 35 paket pengerjaan dengan jumlah 4,5 juta dan nilai Rp 1,2 triliun. KPK telah menggeledah rumah Ihsan, lalu memeriksanya pada 25 Februari 2021. Seusai pemeriksaan, Ihsan memilih irit bicara. 

 

"Intinya, saya sudah menjelaskan semua kepada penyidik. Silakan tanyakan ke penyidik saja, ya," ujar Ihsan saat itu.

 

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, meminta KPK tak luput membongkar dugaan korupsi yang menyeret para politikus di parlemen. Menurut dia, kesaksian Adi Wahyono di persidangan telah menunjukkan bahwa bantuan sosial ini dinikmati oleh sejumlah anggota DPR dan pejabat di Kementerian Sosial. 

 

"ICW yakin perkara ini tidak terbatas menjerat sejumlah orang yang telah menjadi tersangka, tapi juga pihak lain, terutama kluster politikus yang diduga mendapat aliran dana dari proyek bansos itu," kata Kurnia.

 

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mendorong adanya upaya politik dalam membantu proses penegakan hukum melalui pembentukan panitia khusus di parlemen. Pembentukan tim ini harus dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus membersihkan nama baik DPR yang tercoreng karena disebut terlibat dalam kasus korupsi. 

 

"Apalagi kasus bantuan sosial ini ditengarai menyeret banyak politikus di Komisi VIII," kata Titi.

 

KPK mengusut kasus korupsi bantuan sosial ini sejak awal Desember tahun lalu. Mulanya, penyidik lembaga antirasuah itu menangkap Mensos Juliari Peter Batubara yang kini menjadi pesakitan. Selain menangkap Juliari, KPK menjerat nama-nama lain, termasuk Adi Wahyono, Matheus Joko Santoso, dan sejumlah staf khusus Juliari. KPK juga menyeret pejabat lain di Kementerian Sosial dan pihak swasta yang terlibat suap.

#Korupsi   #bansos   #covid   #kpk