Merusak NKRI dan Demokrasi, Jokowi Harus Bubarkan Buzzer

Safari
Merusak NKRI dan Demokrasi, Jokowi Harus Bubarkan Buzzer

Jakarta, HanTer - Berbagai kalangan mendesak Presiden Joko Widodo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono membubarkan buzzer (pendengung) karena membahayakan persatuan dan kesatuan negara, membahayakan negara, Juga merusak demokrasi.

Tokoh nasional Rizal Ramli (RR) mengaku heran sampai saat ini masih banyak buzzer bertebaran di sosial media. Padahal menurutnya, aktivitas kelompok yang kerap berusaha menutupi kelemahan pemerintah ini merusak tatanan demokrasi di Indonesia. 

RR mengaku, sejak empat hari lalu, ribuan buzzerRP menyerangnya
di akun Twitternya @RamliRizal,  yang kerap memberikan narasi negatif terhadap mantan Menko Maritim ini.

“Mas Jokowi, Mas Moeldoko inilah yg bikin Mas tidak populer, Ribuan buzzeRP timpe2 RR dgn narasi2 bodoh, miskin kosa kata dan oon. Memang kebanyakan followers-nya <10, ternakan baru,” tegas Rizal, Menko Ekuin Presiden Gus Dur.

Tak hanya itu, Rizal juga me-mention Hendropriyono agar bisa menertibkan aktivitas buzzer yang jelas memecah belah bangsa dan merusak demokrasi.

Padahal, menurutnya, aktivitas kelompok yang kerap berusaha menutupi kelemahan pemerintah ini merusak tatanan demokrasi di Indonesia

Kakak Pembina

Pengamat kebijakan publik Sjafril Sofyan mengemukakan, buzzer lebih berfokus pada penggiringan opini secara masif, tanpa dasar yang kuat. Mereka menyerang tokoh tertentu yang dianggap kritis terhadap pemerintah yang  mereka dukung karena bayaran.  Tugas mereka hanya satu mendengung ke publik lewat saluran media sosial melalui status dari para tokoh tersebut. 

“Tujuan mereka sesuai pesanan kakak pembina cuma untuk menjatuhkan dan membuat kacau narasi kritik dan solusi dari tokoh bersangkutan.  Karena miskin narasi terlalu kelihatan dengan mudah bisa dibedakan bahwa mereka adalah buzzer bayaran,” kata Sjafril kepada Harian Terbit, Senin (26/4/2021).

Menurutnya, buzzer kadang bisa juga bisa merugikan tuannya. Untuk hal tersebut saya memahami kenapa RR mention tweet kepada Jokowi, Moeldoko dan Hendro Priyono, saya yakin RR “mengetahui” secara persis siapa kakak Pembina para buzzer tersebut, yang juga mendanai buzzer tersebut.  

Tidak Dibayar

Beberapa waktu lalu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut para buzzer pendukung Presiden Joko Widodo di media sosial tidak dikomando. Dia menyebut bahwa buzzer pendukung Presiden Joko Widodo tidak dibayar. 

Menurut dia, buzzer-buzzer tersebut merupakan relawan dan pendukung setia Presiden Jokowi ketika gelaran Pilpres 2014 hingga 2019 kemarin. Ia membantah bila ada pihak yang menuding bahwa Kantor Staf Kepresidenan yang dipimpinnya menjadi pemimpin para buzzer dari Jokowi. Tak hanya itu, ia juga sependapat bila buzzer semua pihak di media sosial agar ditertibkan.

Berbahaya

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (Baranusa), Adi Kurniawan mengaku sangat setuju dengan dibubarkannya para buzzer. Karena buzzer sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Apalagi keberadaan buzzer kerap menyerang secara pribadi terhadap pihak-pihak yang dinilainya bertentangan dengan yang didukungnya. 

"Keberadaan buzzer sangat berisik. Keberadaan buzzer pasti untuk mengcounter isu-isu pihak-pihak yang didukungnya," ujar Adi Kurniawan kepada Harian Terbit menangapi pernyataan ekonom senior Dr Rizal Ramli saat menerima kunjungan para purnawirawan di Tebet, Jakarta, Senin (26/4/2021).

Adi memaparkam, keberadaan buzzer harusnya tidak dilindungi negara. Apalagi diduga eksistensi buzzer juga dibiayai negara guna mendengungkan program-program yang sedang dikerjakan pemeritah. Namun sayangnya, keberadaan buzzer kerap berlawanan ketika rakyat tidak mendukung program pemerintah tersebut.

Adi menyebut, para buzzer tersebut sengaja menciptakan beragam narasi perpecahan dengan selalu mengembangkan politik identitas. Akibatnya, kerukunan di tengah-tengah masyarakat menjadi terganggu dan berpotensi terjadi adu domba. Sejatinya para buzzer berbahaya untuk kemajemukan bangs

“Mereka itu selalu menebar kebencian dan terus menggunakan politik identitas yang dikhawatirkan akan berpotensi menciptakan perang saudara di republik ini. Sebab itu, kami meminta agar akun-akun milik mereka ditutup secara permanen,” imbuhnya.

Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi juga meminta penegak hukum untuk membubarkan buzzer karena keberadaannya telah menciderai nilai-nilai kemasyarakatan dan demokrasi. Selama ini buzzer juga dinilai kebal hukum. Karena sudah berkali-kali dilaporkan ke polisi para buzzer tetap tidak tersentuh hukum.

"Fenomena buzzer ada sejak rezim Jokowi doang. Dan ini sangat menganggu suara-suara kritis publik untuk mengontrol kekuasaan. Tidak berguna dan kerjanya hanya jadi bumper kekuasaan," paparnya.

"Segera dibubarkan saja karena buzzer itu. Keberadaan buzzer bukti penguasa anti kritik dan berlindung dibalik buzzer guna menutupi kekurangan-kekurangannya," tambahnya.

Pegiat media sosial (medsos), Darmansyah menegaskan, ia merupakan orang pertama yang setuju dan mendukung pemerintahan Jokowi untuk membubarkan buzzer. Sebab keberadaan buzzer selama ini selalu membuat gaduh dan memecabelah persatuan sesama anak bangsa. Karena keberadaan buzzer itu hanya membuat gaduh.

"Sudah saatnya buzzer dibubarkan agar sisa masa jabatan Jokowi sebagai presiden dua tahun lagi tenteram tanpa ada kegaduhan seperti yang dilakukan Abu Janda baru-baru ini," tegasnya.