Asosiasi Ahli Hukum Pidana Minta Polisi Bebaskan Munarman

Safari
Asosiasi Ahli Hukum Pidana Minta Polisi Bebaskan Munarman

Jakarta, HanTer - Asosiasi Ahli Hukum Pidana menilai penangkapan mantan Sekretaris Umum (Sekum) DPP Front Pembela Islam (FPI), Munarman, oleh Densus 88 tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mensyaratkan bahwa penangkapan harus didahului dengan penetapan status tersangka.

 

Munarman ditangkap di kediamannya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan Banten, Selasa (27/4/2021) sore saat menunggu waktu berbuka puasa. Video proses penangkapan Munarman pun langsung viral di berbagai platform media massa. Saat ditangkap, tangan Munarman diborgol dan digiring masuk ke dalam mobil polisi yang menunggu di depan rumahnya.

 

"Penetapan status tersangka juga harus berdasarkan kekuatan 2 alat bukti minimal dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015," ujar Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H, 

Presiden Asosiasi Ahli Hukum Pidana di Jakarta, Rabu (28/4/2021).

 

Taufiq menyebut, dengan melanggar prasyaratan dalam penangkapan maka 

penangkapan Munarman bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Karena belum pernah dilakukan pemeriksaan pendahuluan (in casu calon tersangka).

 

"Maka penangkapan tersebut juga dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang pada intinya tidak mendapatkan atau tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku," paparnya.

 

Taufiq memaparkan, saat ini juga telah terjadi penggiringan opini yang sengaja diarahkan kepada Front Pembela Islam (FPI) dari pihak-pihak tertentu. Penggiringan opini dimaksud adalah mengaitkannya dengan perbuatan terorisme dan menghubungkannya dengan ISIS. Kesemuanya itu terjadi secara massif, berkelanjutan dan sistemik dengan maksud untuk menyingkirkan peranan Islam Politik pada Pilpres tahun 2024 yang akan datang.

 

"Dengan ini kami meminta pihak Kepolisian Repubik Indonesia untuk segera membebaskan H. Munarman, S.H," tegasnya..

 

Dalam kesempatan ini Taufiq juga menuntut polisian untuk segera melakukan tindakan hukum (penyelidikan dan penyidikan) terhadap pihak-pihak yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.

 

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan, Munarman ditangkap Densus 88 Antiteror lantaran diduga terlibat dalam kegiatan baiat teroris di tiga kota. Polri belum menjelaskan secara detail peran Munarman dalam proses baiat teroris.

 

"(Ditangkap terkait) baiat di UIN Jakarta, kemudian juga kasus baiat di Makassar, dan mengikuti baiat di Medan," jelas Kombes Ahmad Ramadhan kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (27/4/2021).

 

Ramadhan menuturkan penangkapan dilakukan sekitar pukul 15.00 WIB tadi. Ramadhan juga menyebut Densus 88 Antiteror menggeledah eks markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat.Ramadhan menyebut kegiatan baiat yang melibatkan Munarman berkiblat ke ISIS. "Baiatnya kalau Makassar (ke) ISIS. Kalau Jakarta belum kami terima, Medan juga belum," jelas dia.

#Fpi   #munarman   #polisi   #densus