Tak Percaya Terlibat Kasus Teroris Rizieq Shihab Sampaikan Doa untuk Munarman

Safari
Tak Percaya Terlibat Kasus Teroris Rizieq Shihab Sampaikan Doa untuk Munarman

Jakarta, Hanter - Kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar mengungkapkan bahwa Rizieq Shihab menyampaikan doa untuk mantan Sekretaris Umum FPI tersebut yang terjerat kasus dugaan tindak pidana terorisme.

"Habib mendoakan yang terbaik semoga pak Munarman diberikan kekuatan dan ketabahan juga keluarganya diberikan kesabaran," kata Aziz Yanuar saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu.

Aziz Yanuar mengatakan bahwa Rizieq Shihab telah mengetahui status tersangka Munarman terkait kasus dugaan tindak pidana terorisme.

Aziz juga mengatakan tim kuasa hukum yakin bahwa Munarman tidak terlibat dalam kasus terorisme.

"Kita pertegas bahwa Munarman menolak segala bentuk terorisme dan tindak pidana terkait aksi yang bertentangan dengan hukum negara," ujar Aziz Yanuar.

Praperadilan

Aziz menuturkan dalam waktu dekat tim kuasa hukum bakal mengajukan praperadilan atas penangkapan dan penetapan Munarman sebagai tersangka tindak pidana terorisme.

Pihaknya bakal membagi jumlah anggota tim kuasa hukum yang menangani perkara Rizieq dalam kasus dugaan tindak pidana karantina kesehatan dan perkara terorisme Munarman.

Munarman telah ditangkap Densus 88 pada Selasa (27/4) sekitar jam 15:30 di Perumahan Modern Hills, Cinangka, Pamulang, Tangerang Selatan.

Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Usai penangkapan terhadap Munarman, Tim Densus 88 juga melakukan penggeledahan di bekas kantor FPI di Petamburan, Jakarta Pusat.

Dalam penggeledahan tersebut, tim menemukan bahan baku peledak TATP atau triacetone triperoxide, aseton dan nitrat.

Bebaskan

Asosiasi Ahli Hukum Pidana meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk segera membebaskan H. Munarman, SH. Pasalnya, penangkapan mantan Sekretaris Umum (Sekum) DPP Front Pembela Islam (FPI) itu oleh Densus 88 tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mensyaratkan bahwa penangkapan harus didahului dengan penetapan status tersangka.

Munarman ditangkap di kediamannya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan Banten, Selasa (27/4/2021) sore saat menunggu waktu berbuka puasa. Video proses penangkapan Munarman pun langsung viral di berbagai platform media massa. Saat ditangkap, tangan Munarman diborgol dan digiring masuk ke dalam mobil polisi yang menunggu di depan rumahnya.

"Penetapan status tersangka juga harus berdasarkan kekuatan 2 alat bukti minimal dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015," ujar Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H," Presiden Asosiasi Ahli Hukum Pidana di Jakarta, Rabu (28/4/2021).

Bertentangan

Sementara itu, Sekjen Asosiasi Ahli Hukum Pidana, Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., MH menambahkan, penangkapan terhadap Munarman, belum pernah dilakukan pemeriksaan pendahuluan sebagai calon tersangka. Penangkapan yang dilakukan juga bukan termasuk kategori tertangkap tangan. Dengan demikian tindakan penangkapan terhadap Munarman, bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. 

"Oleh karena belum pernah dilakukan pemeriksaan pendahuluan (in casu calon tersangka), maka penangkapan tersebut juga dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan HAM sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Intinya tidak mendapatkan atau tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku," paparnya.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan, Munarman ditangkap Densus 88 Antiteror lantaran diduga terlibat dalam kegiatan baiat teroris di tiga kota. Polri belum menjelaskan secara detail peran Munarman dalam proses baiat teroris.

"(Ditangkap terkait) baiat di UIN Jakarta, kemudian juga kasus baiat di Makassar, dan mengikuti baiat di Medan," jelas Kombes Ahmad Ramadhan kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (27/4/2021).

Obyektif

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mendorong Polri transparan dan objektif dalam menyelidiki Munarman yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana terorisme.

"Polri dalam mengungkap kasus ini harus transparan dan objektif sebagai implementasi konsep presisi yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo," kata Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi melalui pesan tertulisnya di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, jika tidak mendasarkan pada proporsionalitas dan profesionalitas, reputasi aparat penegak hukum bisa tercoreng. 

#Munarman   #fpi   #polisi   #densus