Pakar Hukum Pidana Tegaskan Connie Rahakundini Jangan Sekadar Sebar Isu Soal Mister M Mafia Alutsista

Danial
Pakar Hukum Pidana Tegaskan Connie Rahakundini Jangan Sekadar Sebar Isu Soal Mister M Mafia Alutsista
Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad

Jakarta, HanTer - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad menegaskan agar pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie tidak menyebar fitnah dan keresahan di masyarakat.

Apalagi dalam kondisi duka atas tenggelamnya Kapal Selam KRI Nanggala 402 menyusul pernyataan Connie yang mengetahui keberadaan keberadaan mafia bisnis dalam pengadaan alutsista TNI berinisial Mister M.

"Jangan justru terjadi berbagai spekulasi dan fitnah. Saya menekankan kepada yang menyebutkan (yaitu Connie) sebaiknya memperjelas sesuai mekanisme yang berlaku," ujar Suparji kepada Harian Terbit di Jakarta, Kamis (29/4/2021).

Menurut Pakar yang telah menulis banyak karya buku tentang hukum ini, data yang valid sangat penting dan masyarakat tentunya butuh keterbukaan. Bukan fitnah dan adu domba.

"Jangan sampai ada nama tertentu tercemar, padahal tidak ada data. Sudah seharusnya dilakukan audit menyeluruh tentang alutsista. Tragedi tenggelamnya kapal Nanggala kemarin menjadi momentum untuk lebih intensif melakukan audit. Lebih baik yang punya data bantu proses audit tersebut," ulasnya.

Sebelumnya Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono berharap keberadaan keberadaan mafia bisnis yang memperburuk masalah alat utama sistem pertahanan TNI bisa terkuak.

Dave mengaku tidak tahu kebenaran dugaan yang awalnya diungkap oleh pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie tersebut. Sebelumnya, Connie mengetahui keberadaan keberadaan mafia bisnis dalam pengadaan alutsista TNI berinisial Mister M.

“Saya kurang paham yang dituduh Bu Connie itu siapa. Bila benar ada mafia tersebut, bisa terkuak dan proses modernisasi kita bisa berjalan dengan baik,” ujar Dave, Senin (26/4/2021).

Lanjut Dave, permasalahan alutsista TNI terjadi karena berbagai macam faktor mulai dari anggaran hingga komunikasi dalam proses pengajuannya.