Memprihatinan, Indonesia Masuk Tiga Besar KKN Terparah di Asia 

Safari
Memprihatinan, Indonesia Masuk Tiga Besar KKN Terparah di Asia 

Jakarta, Hanter - Ketua DPP Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) Jerry Massie menilai, Indonesia masuk tiga besar korupsi, nepotisme, dan pemerasan terparah di Asia karena lemahnya penindakan hukum. Apalagi jika yang terlibat korupsi, nepotisme dan pemerasan adalah petinggi. Sehingga hukum tidak akan berani menyentuh. 

"Indonesia saya prediksi bisa menjadi nomor 1 negara koruptor dan pemerasan tertinggi di Asia," tegasnya kepada Harian Terbit, Rabu (28/4/2021).

Jerry memaparkan, faktor utama terjadinya korupsi, nepotisme, dan pemerasan karena lemahnya pendidikan moral pejabat. Selain itu juga ada faktor upeti selanjutnya setoran dari calon kepala daerah untuk maju pilkada. Oleh karena itu setelah menjadi pejabat maka yang bersangkutan juga akan mengembalikan kepada partai yang mendukungnya. 

Jerry menegaskan, butuh waktu 40 tahun agar Indonesia bisa bebas dari aksi korupsi. Karena faktor utama korupsi adalah no satisfy (tidak pernah puas), greedy (tamak dan serakah) dan love money (cinta uang) serta enrich myself (memperkaya diri). 

Memprihatinkan

Sementara itu, Peneliti Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Gurnadi Ridwan mengatakan, Indonesia masuk tiga besar korupsi, nepotisme, dan pemerasan terparah di Asia sangat memprihatikan. Karena beberapa tahun ke belakang ada berbagai upaya atau usaha baik pemerintah maupun LSM untuk mengurangi dari dampak korupsi. 

Gurnadi menilai, upaya untuk mengurangi korupsi belum berhasil karena mungkin pemerintah belum benar-benar melibatkan masyarakat dalam membuat keputusan atau kebijakannya. Dampaknya, pengawasan dari masyarakat menjadi lemah sehingga indeks korupsi, nepotisme, dan pemerasan cukup tinggi.

"Berdasarkan report, anggota dewan korup. Banyak pemberitaan kasus korupsi melibatkan anggota dewan, baik terkait jual beli wewenang atau korupsi di proyek-proyek pengadaan. Lembaga pengadaan jasa dan barang itu menjadi sorotan. Karena hampir setengah alokasi anggaran negara berkaitan dengan barang dan jasa," jelasnya.

Gurnadi menegaskan, perlu kekuatan besar untuk mengurangi korupsi di Indonesia. Apalagi dengan kondisi KPK saat ini dengan UU KPK yang baru sehingga saat ini tidak melihat kinerja KPK seperti yang dulu. Oleh karena itu perlu ada evaluasi pada KPK, kepolisian dan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum supaya ditahun berikutnya ada perbaikan dalam pemberantasan korupsi..

"Saya berharap ada keterbukaan platform terutama saat ini khususnya alokasi anggaran Covid-19. Jangan sampai tahun 2021 ada temuan baru yang akan memperpuruk laporan indeks korupsi tahun ini," tandasnya.

Diketahui Transparency Internasional baru saja menerbitkan Global Corruption Barometer (GCB) Asia 2020. Ini merupakan edisi kesepuluh dari publikasi Transparency Internasional untuk mengukur tingkat korupsi berdasarkan perspektif penduduk negara-negara Asia.

Dalam publikasi tersebut, Indonesia raih tiga posisi sekaligus. Indonesia masuk ke dalam peringkat tiga besar untuk negara Asia dengan kasus korupsi, nepotisme, dan pemerasan paling buruk. Lembaga pengawas korupsi itu mengaku telah mewawancarai 20 ribu orang penduduk dari 17 negara Asia, termasuk Indonesia.

Tiga negara yang dianggap kasus korupsinya paling tinggi di Asia ialah India, Kamboja, dan Indonesia.Persentase pengguna layanan publik yang mengaku harus menyuap pejabat di Indonesia mencapai 30 persen dari responden survei ini. Polisi menjadi yang paling banyak memakan uang haram tersebut ketimbang pengadilan, urusan kependudukan, sekolah, utilitas, maupun rumah sakit.

Untuk kasus nepotisme, Indonesia berada di peringkat kedua setelah India. Peringkat ketiga diraih oleh Tiongkok. 36 persen responden di Indonesia mengaku harus punya kenalan saat mengakses layanan publik. Pengadilan menjadi yang lebih parah ketimbang urusan kependudukan, polisi, utilitas, sekolah, dan rumah sakit.