Pengamat Sebut Jokowi Abaikan Aspirasi Rakyat

Safari
Pengamat Sebut Jokowi Abaikan Aspirasi Rakyat

Jakarta, HanTer - Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tetap mempertahankan beberapa menteri peraih raport merah seperti Menko Manivest (Marves) Luhut Binsar Panjaitan (LBP), Mendikbud Nadiem Makarim dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) karena ingin menunjukan kepada publik bahwa ia sepenuhnya memiliki hak prerogatif untuk mengangkat menterinya. 

 

Oleh karena itu Jokowi tidak akan mendengar suara kritis terhadap para menteri-nya. "Suara-suara kritis dari publik tidak akan didengar, sama seperti ketika Jokowi tidak mendengar aspirasi publik soal UU KPK, UU Omnibuslaw Ciptaker (Cipta Kerja), dan lain-lain," ujar Ubedilah Badrun kepada Harian Terbit, Kamis (29/4/2021).

 

Ubedilah menuturkan, kritik keras publik terhadap langkah-langkah Nadiem Makarim di Kemedikbud bagi Jokowi juga dianggap riakan kecil saja. Bahkan bisa saja kritikan dari publik tersebut dianggap angin lalu. Dalam perspektif politik yang lebih substantif, sesungguhnya realitas itu menunjukan ada kekuatan besar dibalik Nadiem Makarim, baik kekuatan oligarki politik maupun oligarki ekonomi.

 

"Kekuatan besar itulah yang mendukung sepenuhnya Jokowi dalam mengangkat Nadiem kembali menjadi Mendikbudristek. Apalagi Nadiem juga didukung oligarki ekonomi yang kuat. Saat ini Nadiem sebagai investor di gojek dan lainnya," tandasnya.

 

Ubedilah memaparkan, LBP itu masuk kategori apa yang dikatakan ekonom senior Rizal Ramli disebut "Pengpeng" atau penguasa pengusaha yang banyak bantu Jokowi saat pilpres lalu. Sementara SMI tidak ditrshufle karena jadi corong Jokowi untuk loby loby internasional terutama untuk cari utang ke World Bank dan lain-lain.

 

Ubedilah menilai, saat ini pemerintah sudah tutup telinga dari saran bahkan suara rakyat saja tidak didengar. Tidak heran kebijakan-kebijakannya tidak berpihak kepada rakyat.  Rakyat hanya dijadikan obyek dan penonton kemewahan penguasa. Dijadikan obyek saat pemilu, setelah berkuasa rakyat ditinggalkan. 

 

"Saat ini saya pastikan mayoritas rezim tidak lagi memikirkan rakyat tetapi fokus bancakan APBN untuk mengamankan kekuasaanya pada Pemilu 2024. Ini situasi yang sebenarnya, rakyat harus tahu bahwa mereka dibohongi penguasa," tegasnya.

 

"Jika rezim terus mengabaikan kepentingan rakyat, maka pada waktunya memungkinkan akan muncul gerakan rakyat yang besar dalam beberapa bulan kedepan," sambungnya.