Diduga Jadi Korban Mafia Tanah, Iwan Susanto Berharap Adanya Keadilan Hukum di Indonesia

Sammy
Diduga Jadi Korban Mafia Tanah, Iwan Susanto Berharap Adanya Keadilan Hukum di Indonesia
Ilustrasi

Jakarta, HanTer - Kasus dugaan adanya praktik mafia tanah kembali mencuat di Desa Cimahi, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pasalnya, Iwan Susanto selaku pembeli tanah seluas 46.534 meter di Desa Cimahi, Purwakarta dengan 17 sertifikat menjadi korban dugaan pemalsuan surat pernyataan jual, surat kuasa dan surat pelepasan hak. 

Dari perkara tersebut, penggugat 17 sertifikat tanah melaporkan adanya dugaan pemalsuan yang diduga dilakukan oleh F, H, I, HA, dan N ke Polres Purwakarta. Bahkan, menurut informasi yang dihimpun, F sudah divonis PN Karawang atas kasus penggelapan. 

Akibat kasus itu, Iwan mengalami kerugian atas tanah yang dibelinya sekitar 2 miliar. Kasus pun telah dilaporkan secara perdata ke Polres Purwakarta. 

Bahkan hingga saat ini, kasusnya telah bergulir di Pengadilan Negeri Purwakarta dan memasuki agenda putusan sidang perdata pada Selasa (4/5/21) mendatang. 

Peristiwa bermula pada bulan Agustus tahun 2013 lalu. Saat itu, Iwan Susanto telah melakukan pembelian tanah yang sangat luas. Pembelian tanah dibeli lunas dengan pembayaran-pembayaran yang telah diterima oleh para tergugat dengan total keseluruhan sebesar Rp1.446.210.000,-(satu milyar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah). 

Selanjutnya setelah perkara pidana, tergugat F diputus dan kemudian mempunyai kekuatan hukum tetap. Ternyata obyek gugatan justru dikembalikan pada tempat dimana obyek gugatan tersebut disita, yakni dikembalikan pada tergugat III (N) selaku Notaris. Sehingga hal ini merupakan suatu kerugian bagi penggugat yang telah membeli obyek gugatan dari para turut tergugat. 

Kemudian penggugat melalui kuasa hukum telah melayangkan 2 (dua) kali somasi kepada tergugat III guna mengembalikan obyek gugatan dan meminta agar tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap obyek gugatan. 

Namun terkait somasi yang dilayangkan kuasa hukum penggugat, ternyata tergugat III tidak pernah menanggapinya. Setelah pelaksanaan eksekusi putusan, ternyata tergugat III tidak mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada pengugat yang sudah memperingatinya. 

"Saya harap apa yang Iwan Susanto beli itu kembali ke dia, haknya dia. Jadi dia beli tanah dan mendapat sertifikat, dan sertifikat balik ke Iwan Susanto. Itu harapannya. Jadi dia dapat keadilan dari apa yang dia beli," ujar Kuasa Hukum Raymond Prastya SH di Jakarta, Jumat (30/4/21). 

Menurut Raymond, lahan yang telah dibeli kliennya itu rencananya akan dibangun pabrik. 

"Sertifikat itu (harus) kembali kepada Iwan. Dan orang-orang yang seperti yang membuat permainan ini, ya masuk semuanya atau mendapat hukuman yang setimpal," harapnya. 

Remon menilai, kelima terlapor ini diduga telah membuat pemalsuan surat. Untuk itu, dirinya menggugat F, H, HA dan N secara perdata. 

"Mereka seperti membuat surat palsu dengan keadaan palsu. Jadi faktanya gak sebenarnya. Orang-orang ini semua tanda tangan tapi yang dibuat keadaan palsu, keadaan yang bukan sebenarnya. Orang yang tidak ada, dibuat ada," paparnya. 

Kejanggalan dalam persidangan juga terlihat dari adanya kehadiran saksi. Seperti pada persidangan setempat, hampir sama halnya dengan pembuktian persidangan. 

"Kita punya saksi di persidangan pembuktian. Yang kita harapkan ucapan dia kepada sidang setempat tapi tidak digunakan pada saat persidangan setempat. Bagi saya janggal. Persidangan setempat hampir sama dengan sidang. Kita harap yang lurus - lurus aja. Perbuatan para tergugat adalah tindakan melawan hukum. Mereka (para tergugat) wajib mengembalikan objek gugatan dan mengganti kerugian materiil maupun imateriil," ujarnya.