Kasus YPKC Bukti Mafia Tanah Masih Merajalela
Foto : Yayasan Pendidikan Kesehatan Carolus (YPKC) bersama Tim Kuasa Hukum saat konferensi pers di Depok, Jawa Barat, Sabtu (1/5).

Depok, HanTer - Yayasan Pendidikan Kesehatan Carolus (YPKC) mendesak aparat penegak hukum bersikap tegas dalam menindak mafia tanah, dan bukan malah turut serta terlibat menjadi beking mafia tersebut. 

Pembina Yayasan Pendidikan Kesehatan Carolus (YPKC), S. Djoko Satriyo kepada wartawan di Depok, Jawa Barat, Sabtu (1/5/2021) menyatakan sejumlah oknum dari TNI, Polri bahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan sengaja membekingi mafia tanah yang kini menempati lahan milik YPKC seluas 19.185 M2 di Jalan Tole Iskandar, Depok.

"Seharusnya, penegak hukum berdiri pada posisi yang benar dan bukan malah memihak yang salah (mafia tanah-red). Kami minta Panglima TNI, Kapolri dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM segera menindak anggota dan pejabatnya yang terlibat dengan mafia tanah," kata Djoko.

Diceritakan Djoko, di lahan itu akan didirikan Sekolah Tinggi Keperawatan dan sudah mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, aejak tahun 1992. Namun, pembangunan nampaknya belum bisa dilakukan mengingat oknum aparat penegak hukum dan ASN turut serta melindungi mafia tanah itu.

Sementara itu, kuasa hukum YPKC, Dwi Rudatiyani mengatakan, YPKC mempunyai legal standing atas lahan ribuan meter tersebut. Keabsahan tanah itu terdiri atas empat Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), yakni, pertama, Nomor: 450, seluas 18.285 M2 (Delapan Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi), tanggal 12 Juli 1996.

Kedua, Nomor: 01120, seluas 300 M2 (Tiga Ratus Meter Persegi), tanggal 29 September 2006. Ketiga, Nomor: 01121, seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), tanggal 29 September 2006. Keempat, Nomor: 01122, seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), tanggal 29 September 2006.

Ani, sapaan akrab Dwi Rudatiyani mengatakan, YPKC memiliki tanah tersebut juga diperkuat oleh putusan pengadilan (hakim) yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Putusan pengadilan yang dimaksud, pertama, putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 168/PDT/G/1996/PN. BGR, tanggal 31 Maret 1997 Antara Yayasan Pendidikan Kesehatan Carolus (YPKC), selaku Penggugat, melawan M. Hasannudin Bin Mi’in, selaku Tergugat I; Mulyadi Bin Simin, selaku Tergugat II.

Dimana lanjut Ani, amar putusanya bahwa YPKC-lah satu-satunya pemegang Hak Guna Bangunan atas Tanah terperkara Sertifikat Nomor 450 tanggal 12 Juli 1996, seluas 18.285 m2, yang terletak di Jalan Tole Iskandar, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

"Dalam putusan tersebut juga ditegaskan, memerintahkan para tergugat atau siapa saja yang memperoleh Hak dari para tergugat untuk tunduk dan patuh serta mentaati putusan a quo," katanya.

Kedua, putusan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung RI yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Bogor No. 670/PK/Pdt/2016, tanggal, 21 Desember 2016. Dimana amar putusannya menyatakan, permohonan PK dari para pemohon PK ditolak. Dengan demikian tanah a quo adalah milik YPKC.

Ketiga, putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Perkara No. 547 K/TUN/2016, tanggal 24 Januari 2017. Di mana amar putusannya menyatakan, permohonan kasasi dari para pemohon ditolak. Jadi berdasarkan fakta-fakta hukum itu, maka tanah tersebut adalah sah milik YPKC.