Dituduh Mafia Tanah di Tangerang; Ini Penjelasan Keluarga Darmawan

zamzam/relass
Dituduh Mafia Tanah di Tangerang; Ini Penjelasan Keluarga Darmawan

Jakarta, HanTer - Darmawan (47), ahli waris (alm) Drs Mix Iskandar pemilik sah tanah seluas 45 hektar yang terletak di Kelurahan Kunciran Jaya (seluas 30 hektar) dan Kelurahan Cipete (seluas 15 hektar) di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, kini mendekam dalam sel tahanan polres setempat.

Pihak keluarga meyakini Darmawan merupakan korban fitnah dan rekayasa hukum terkait perebutan tanah yang nota bene milik Darmawan selaku ahli waris yang sah. 

"Kami tak berdaya menghadapi pemberitaan sepihak yang seolah mengarahkan pak Darmawan itu mafia tanah. Padahal pak Darmawan adalah korban kriminalisasi yang diduga dilakukan sindikat mafia tanah ," ujar Rahmadianto Sujud alias Anto, salah satu anggota keluarga Darmawan kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Anto bersama istri Darmawan, Dhina Lisnawati memberikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan terkait permasalah hukum yang dituduhkan kepada Darmawan.

Anto menjelaskan Darmawan adalah ahli waris dan pemilik sah tanah 45 hektar yang terletak di Kelurahan Kunciran Jaya dan Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, yang didukung bukti-bukti kepemilikan yang sah.

Dalam dokumen yang dibagikan kepada wartawan, terungkap berdasarkan bukti-bukti kepemilikan tanah yang sah,  Darmawan yang merupakan salah satu dari sembilan anak Drs Mix Iskandar telah mendaftarkan tanah tersebut ke kantor BPN Provinsi Banten, yang kemudian terbit peta bidng tanah No 2/2010 tertanggal 19 Februari yang terletak di Kelurahan Kunciran Jaya dan Kelurahan Cipete serta mengajukan ijin lokasi atas nama PT Idantas dan keluar ijin lokasi selama 3 tahun.

Lalu pada tahun 2013 Darmawan memperpanjang ijin lokasi atas nama PT Prima Perdana Sakti dengan aspek tata guna tanah Nomor 122/4-36.71/2013 tertanggal 11 April 2013. Akan tetapi keluar ijinnya atas nama PT Catur Marga Utama/PT Agung Sedayu.

Selanjutnya pada 2 Jui 2018, Darmawan mengurus kembali dengan memberikan uang kerohiman kepada para penggarap yang diketahui oleh Ketua RT, RW dan Lurah Kelurahan Kunciran Jaya dan Kelurahan Cipete.

Kemudian, pihaknya mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang untuk dilakukan pengukuran. Namun, ketika pihak Kantor Pertanahan Kota Tangerang akan melakukan pengukuran dihalang-halangi oleh pihak Prengky selaku Direktur PT Tangerang Matra.

Bahkan ketika pihaknya menurunkan alat berat untuk merapihkan tanah tersebut, kembali dihalang-halangi oleh pihak Frenki, pihak kelurahan dan pihak kecamatan.

Atas peristiwa itu dilakukanlah mediasi di kantor Kelurahan Kunciran Jaya dengan catatan semua pihak membawa bukti kepemilikan masing-masing. Akan tetapi, pihak PT Tangerang Matra tidak membawa data kepemilikan dengan alasan datanya berada di kantor pusat.

Mediasi kemudian dilanjutkan pada 17 September 2018 di Kantor Kecamatan Pinang dengan dihadiri Camat Pinang, Kapolsek, Danramil, Lurah Kunciran Jaya dan Lurah Cipete.

Hasil mediasi itu adalah kesepakatan bersama yang isinya masing-masing pihak  dipersilakan untuk mengajukan pengukuran secara prosedur/legal.

Pada 3 Oktober 2018 Darmawan mengajukan pendaftaran pengukuran di Kantor Pertanahan Kota Tangerang dengan nomor berkas 142738/2018. Pengukuran pertama tanggal 22 Oktober 2018, Darmawan mengaku dihalang-halangi lagi oleh pihak PT Tangerang Matra.

Bahkan petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kota Tangerang tidak datang ke lokasi, namun sudah ada di kelurahan bersama Kapolsek dan pihak PT Tangerang Matra.

Pada 7 Januari 2019, Darmawan mengajukan pengaduan kepada Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN cq Inspektur Wilayah 3 perihal pengaduan terhadap pelayanan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang atas bidang-bidang tanah yang terletak di Keluarahan Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.

Pada 13 Juni 2019 pihaknya diundang ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang untuk rapat bersama dengan dihadiri pihak Polres Kota Tangerang, Kodim dan Kepala Kantor untuk mencabut permohonan ukur yang ada di Kantor Pertanahan Kota Tangerang dan memohon pengukuran baru yang diajukan ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten.

"Lalu tanggal 15 Juli 2019, dilakukan pengukuran tapi hanya mendapatkan tiga titik koordinat lantaran dihalang-halangi oleh preman dan ormas, sehingga terjadi lagi mediasi dari pihak PT Tangerang Matra yang diwakili oleh Cipto yang disaksikan oleh pihak kecamatan, kelurahan dan pihak Kodim," ujar Anto.


Apresiasi Kinerja Polisi

Sebelumnya Masyarakat Kunciran Jaya di Kota Tangerang, Banten memberikan apresiasi dan dukungan kepada pihak kepolisian untuk membongkar jaringan kelompok mafia tanah atas kepemilikan lahan sepihak oleh seseorang seluas 45 hektare di kawasan Alam Sutera.

"Laporan warga bulan Februari lalu langsung ditindaklanjuti kepolisian, dan hasilnya dua orang yang diketahui sebagai mafia tanah berhasil ditangkap atas kepemilikan berkas palsu untuk menguasai lahan kami. Kami sangat apresiasi dan akan mendukung kerja polisi untuk membongkar tersangka lainnya," kata Minarto, tokoh masyarakat Kunciran Jaya, di Tangerang dikutip ANTARA.

Minarto yang juga memiliki lahan seluas 400 meter persegi di daerah tersebut berharap, agar kepolisian dapat segera memproses hukum kedua tersangka hingga ke pengadilan dan menangkap satu orang pengacara yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO), karena terlibat dalam mafia tanah ini.

"Semoga dengan terbongkarnya mafia tanah ini, Pengadilan Negeri Tangerang dapat mengubah keputusannya dan memastikan lahan tersebut menjadi milik warga lagi. Maka itu kami akan kawal proses hukum ke depannya," kata dia.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan kasus ini terjadi pada April 2020 lalu, diawali ketika tersangka inisial D melakukan gugatan ke tersangka M terkait kepemilikan tanah tersebut, namun gugatan tersebut hanya intrik para pelaku.

"Tersangka D menggugat perdata M sendiri. Ini adalah bentuk mafia mereka. Sesama mereka satu jaringan mereka menggugat untuk bisa menguasai tanah tersebut untuk melawan PT TM atau warga masyarakat di situ," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Yusri Yunus, di Polres Metro Tangerang Kota, Selasa.

Yusri mengatakan, gugatan yang dilayangkan oleh D ke M tersebut sudah diatur oleh seorang oknum pengacara yang bekerja untuk tersangka D dan M. 

"Hari ini sudah kami terbitkan DPO karena kami sudah coba lakukan penangkapan kepada yang bersangkutan, kami kejar tidak ada di tempat. Sekarang kami keluarkan DPO-nya hari ini. Karena ini mafia mereka kolaborasi bersama-sama," kata Yusri.

Tanah seluas 45 hektare tersebut dimiliki, masing-masing 35 hektare oleh PT TM, dan 10 hektare sisanya dimiliki oleh warga. Hasil penyelidikan didapati temuan surat-surat dan dokumen yang digunakan oleh tersangka D dan M semuanya berstatus palsu dan tidak terdaftar.

"Seluruhnya surat-surat yang ada pada dia merupakan surat-surat palsu. Termasuk SK 67 yang menjadi dasar saudara D untuk menggugat saudara M ini di perdata itu ternyata tidak tercatat. Ini akal-akalan mafia bagaimana caranya mereka menguasai semua dengan membuat surat yang palsu," ujarnya.