Hanya Menyasar Rakyat Kecil, Pajak Dinilai Berpihak Pada Orang Kaya

Safari
Hanya Menyasar Rakyat Kecil, Pajak Dinilai Berpihak Pada Orang Kaya

Jakarta, HanTer - Pajak dinilai hanya berpihak pada orang kaya, dan hanya menyasar komoditas rakyat kecil. Sementara komoditas besar tidak disentuh.

Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman mengatakan, di bawah kepemimpinan Sri Mulyani kebijakan pajak pemerintah memang sama sekali tidak pro rakyat, hanya memanjakan pengusaha besar dan kelompok oligarki. Seperti Tax Amnesty, kebijakan yang begitu mencolok memanjakan konglomerat. 

"Bahkan saat isu Tax Amnesty jilid II kembali digulirkan oleh para pengusaha," ujarnya. 

Jajang menilai, kondisi seperti ini menunjukkan, keberpihakan negara melalui kebijakan Sri Mulyani sangat condong kepada pengusaha besar dan oligarki. Lebih menyedihkan lagi, negara seperti disetir oleh sekelompok pengusaha dan kelompok kepentingan.Hal ini berbanding terbalik dengan kebijakan bagi rakyat kecil.

"Justru kebijakan Sri Mulyani sering membebani rakyat miskin alih-alih memberikan keringanan. Contoh, dibanding membantu UMKM, Sri Mulyani lebih senang jor-joran memberikan insentif pajak pembelian mobil," jelasnya.

Pajak Pulsa

Yang terbaru, sambung Jajang, penerapan pajak pulsa, di saat kebutuhan pulsa masyarakat yang begitu tinggi dan penghasilan stagnan karena pandemi Covid-19, negara seolah hanya ingin mengambil untung di tengah-tengah kesulitan masyarakat dengan pajak pulsa. Oleh karenanya,kebijakan yang dikeluarkan Sri Mulyani bertabrakan dengan upaya Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan perekonomian rakyat.

"Hal ini perlu segera dievaluasi Joko Widodo, seharusnya paska kebijakan Tax Amnesty yang dilakukan Kemenkeu bukan mengejar-ngejar pendapatan rakyat kecil yang semakin sekarat, tapi menggencarkan pemeriksaan pajak-pajak perusahaan besar yang menunggak, serta penegakan hukum bagi konglomerat dan perusahaan besar yang masih tidak taat pajak," tegasnya. 

Orang Kaya

Sebelumnya, ekonom senior, Rizal Ramli mengaku sudah memprediksi bahwa disparitas antara orang kaya dan miskin di Indonesia semakin besar di tengah pandemi COVID-19. 

Dia pun mengkritik kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dinilainya hanya berpihak kepada orang kaya.

Rizal menyoroti kebijakan pungutan pajak yang dilakukan pemerintah. Pajak dinilainya justru terus-terusan menyasar komoditas rakyat kecil. Sementara komoditas besar tidak disentuh.

Sejak tiga tahun lalu, Rizal mengaku sudah mengkritik tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor atau PPh pasal 22 untuk 1.147 komoditas impor. Sebab, menurutnya, komoditas itu hanya ecek-ecek, alias kecil.

Diskriminasi

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif LBH Pajak dan Cukai, Nelson Butarbutar mengatakan, ketimbang Menteri Keuangan mengejar para pembayar pajak yang kecil lebih baik mengejar penilep pajak kelas kakap. Sebab dengan mengejar satu persoalan seperti ini kas negara bisa terisi. Daripada pemerintah menyasar pembayar pajak yang kecil.

Nelson menduga terjadi diskriminasi pajak bisa terjadi karena tata kelola penagihan pajak mengalami kendala atau tidak konsisten melakukan penagihan. Namun dengan sistem yang semakin baik maka hal tersebut tidak terjadi lagi sehingga bisa menghilangkan asumsi diskriminasi dalam penagihan pajak. Namun bisa juga terjadi diskriminasi penagihan pajak karena subyek pajak ada permainan dengan oknum. 

“Terjadi diskriminasi penagihan pajak karena kepentingan politik. Dampaknya publik yang mengetahui adanya diskriminasi penagihan pajak menjadi kecewa. Oleh karena itu hal yang demikian harus segera dihilangkan dengan bertahap atau secara radikal yang dilakukan oleh direktorat pajak,” kata Nelson kepada Harian Terbit. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkap tujuan negara memungut pajak bukan untuk menyulitkan masyarakat. Melainkan, pungutan pajak adalah upaya untuk menjaga negara agar mampu bertahan di tengah berbagai tekanan termasuk pandemi Covid-19.

"(Pajak) untuk menjaga negara kita. Bayar pajak menjaga Indonesia sendiri untuk mengembalikan ke masyarakat bukan untuk menyusahkan masyarakat," ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Senin (30/11/2020).