Merugikan Negara Rp6,3 Triliun, Usut 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos, Pelakunya Harus Diadili

Safari
Merugikan Negara Rp6,3 Triliun, Usut 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos, Pelakunya Harus Diadili

Jakarta, HanTer - Sejumlah kalangan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertindak cepat untuk mengusut dan membongkar 21 juta data ganda atau fiktif penerima bansos yang dikeluarkan Kementerian Sosial (Kemensos). 

Selanjutnya KPK mengumumkan kepada publik pelaku dan mengadili siapa pun "yang bertanggung jawab" dalam kasus yang diperkirakan merugikan negara Rp6,3 triliun.

"Kasus data ganda penerima bansos ini masalah serius, karena menjadi patokan sejumlah program bantuan Kemensos khususnya selama pandemi Covid-19. Seperti program PKH, BPNT, BST, serta program bantuan lainnya, dengan temuan data puluhan juta data fiktif program ini diragukan kebenarannya," ujar Jajang Nurjaman kepada Harian Terbit, Rabu (5/5/2021).

Jajang menilai, dengan adanya 21 juta data fiktif pada Kemensos maka potensi penyelewengan uang negara sangat besar. Contohnya untuk satu program BST dengan nominal Rp300 ribu sekali cair dikali 21 juta data abal-abal maka ada Rp6,3 triliun uang negara yang tidak jelas rimbanya.  Kerugian negara itu baru satu program satu bansos. 

"Belum lagi dengan program PKH dengan nominal antara Rp75 ribu sampai Rp25 ribu tiap bulan, maka potensi kerugian negara akan semakin besar," jelasnya.

Jajang menyebut, berdasarkan data - data tersebut maka KPK harus bertindak cepat dan tegas. Selain itu umumkan juga nama pelaku atau pihak yang bertanggung jawab atas adanya 21 juta data fiktif penerima bansos. Untuk memberikan efek jera maka para pelakunya harus di hukum berat. Para pelakunya telah melakukan kejahatan yang masuk kategori extra ordinary crime atau kejahatan yang luar biasa.

"Para pelakunya harus mendapatkan hukuman berat karena menikmati penderitaan orang lain," paparnya.

Bodong

Saat ini Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini telah melaporkan 21 juta data ganda penerima bantuan sosial kepada KPK. 

Ekonom senior DR Rizal Ramli pun meminta Ketua KPK Komjen Firli Bahuri serius menangani laporan Risma itu. Apalagi banyak perusahaan penyalur bansos yang juga abal-abal.

"Dalam laporan Mbak Risma ke KPK, ditemukan data 21 juta penerima bansos bodong atau fiktif. Ternyata perusahaan-perusahaan penyalur Bansos juga banyak yang abal-abal," ujar Rizal Ramli, beberapa waktu lalu.

"Lengkap skenario perampokan bansos yang merupakan hak orang miskin itu. Ini skandal jahat yang memalukan. Mas Firli dan KPK harus membongkar dan mengadili siapapun yang terlibat," tandasnya.

Jangan Takut

Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi juga mendukung upaya KPK untuk usut tuntas kasus data fiktif penerima bansos. Muslim meminta KPK tidak perlu ada rasa takut atau ewuh pakewuh jika ternyata dalam kasus data fiktif saja bansos itu banyak abal-abal dan dananya untuk kepentingan partai politik. 

'Kalaupun ternyata dananya mengalir ke partai sekalipun. Kalau Komisi VIII DPR keberatan, tidak perlu ditanggapi," tegasnya.

Apalagi, sambung Muslim, ketika Mensos Juliari Batubara tersangkut korupsi dana bansos Covid-19, Komisi VIII DPR tidak berkomentar sama sekali. 

"Kenapa komisi VIII DPR diam? Padahal soal bansos ini Komisi VIII mestinya bereaksi. Karena tupoksi komisi VIII yang mengawasinya," tandasnya.

Keberanian Risma melaporkan 21 juta data ganda penerima bansos ini ke KPK mengejutkan sementara kalangan dan melahirkan polemik. Kalangan Komisi VIII DPR RI menilai langkah Risma kurang elok. Sebagai mitra, Risma semestinya membawa persoalan data ganda penerima bansos itu ke Komisi VIII terlebih dahulu.

Apalagi, apa yang dimaksud dengan data ganda dalam laporan itu masih belum jelas. Apakah merujuk pada pihak-pihak yang tidak berhak menerima bansos tetapi tercantum dalam daftar penerima bansos, atau apakah terjadi duplikasi data penerima bansos.

Tanggal 1 April lalu Kementerian Sosial meluncurkan New Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)  yang dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dikelola Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Dalam daftar itu, sebanyak 21 juta data penerima bansos yang ganda telah dinonaktifkan. 

#Bansos   #kemensos   #korupsi   #kpk