MA Perintahkan Cabut SKB 3 Menteri, Kemendagri Tunggu Koordinasi

us
MA Perintahkan Cabut SKB 3 Menteri,  Kemendagri Tunggu Koordinasi

Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri (Mendikbud dan Ristek, Kemendagri, Kemenag) tentang seragam sekolah dicabut. Tapi Kemendagri masih berasalan menunggu putusan salinan dari MA.

"Kemendagri sangat menghormati putusan yang sudah ditetapkan Mahkamah Agung. Selanjutnya kami menunggu sesegera mungkin mendapatkan dokumen atau risalah putusan tersebut, untuk dikaji dan dipahami lebih lanjut," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benny Irwan.

Kemendagri juga akan melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Kemendikbud terkait surat keputusan bersama tersebut. "Karena ini kan terkait dengan kementerian lain sehingga perlu koordinasi sebelum menentukan dan menyepakati sikap akhir atas hal tersebut," jelasnya.

Sebelumha MA mengabulkan gugatan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat atas SKB 3 Menteri terkait pakaian seragam  dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah. 

Hakim Mahkamah menilai SKB tentang pakaian seragam bertentangan dengan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah dan Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 tentang perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

SKB juga bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 dan 2 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 1. 2, Pasal 3, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Itulah sebabnya hakim menyatakan SKB tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dikutip dari putusan MA menyatakan, "Mengadili, memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk mencabut Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021," demikian bunyi putusan MA tersebut.(us)
 

#LKAAM   #SKB3menteri   #ma