Abdul Mu’ti: Berpotensi Memecah Belah Bangsa, Pertanyaan TWK KPK "Lepas Jilbab" Langgar HAM dan Melecehkan Kaum Perempuan

Safari
Abdul Mu’ti: Berpotensi Memecah Belah Bangsa, Pertanyaan TWK KPK

Jakarta, HanTer - Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Ustadz Slamet Maarif mengatakan, adanya pertanyaan ‘bersedia lepas jilbab’ dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) menjadi indikasi kuat upaya-upaya islamphobia.

"Islamphobia diduga sudah masuk KPK," ujar Ustadz Slamet Maarif kepada Harian Terbit, Senin (10/5/2021).

Ustadz Slamet menilai, pertanyaan TWK KPK tersebut juga sudah jauh keluar dari jalur penegakan hukum yang selama ini dilakukan KPK. Karena pertanyaan TWK KPK tersebut sudah mempersoalkan aqidah pemeluk agama. Oleh karena itu patut dipertanyakan apakah KPK akan membuang nilai-nilai agama dalam kinerjanya memberantas korupsi.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti juga menyebut, TWK KPK khususnya menyangkut aqidah telah bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). “Saya sangat menyayangkan kalau memang benar ada pertanyaan yang terkait dengan kesediaan melepas jilbab. Itu merupakan pertanyaan yang bertentangan hak asasi dan ranah kehidupan pribadi,” kata Mu’ti dikutip dari laman resmi Muhammadiyah.

Ia menegaskan, tidak ada hubungan wawasan kebangsaan dengan urusan jilbab. Mu’ti lantas menyebut pertanyaan itu berpotensi memecah belah bangsa. Selain itu juga, sama sekali tidak ada hubungan wawasan kebangsaan dengan urusan jilbab.

Melecehkan

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh menyesalkan adanya pertanyaan yang melecehkan terhadap kaum perempuan yaitu terkait lepas jilbab yang kemudian menimbulkan polemik di masyarakat.

"Adanya pertanyaan terkait lepas jilbab dalam TWK, kalau pertanyaan itu muncul dan benar, itu sangat disesalkan karena masalah tersebut sangat sensitif dan rawan di masyarakat," kata Pangeran Khairul Saleh di Jakarta, Senin, dilansir Antara.

Dia menyesalkan kalau ada pertanyaan seperti itu meskipun bisa jadi hal tersebut salah satu teknik untuk mengetahui dan menguji wawasan terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat.

Pangeran Khairul Saleh berharap pertanyaan yang diberikan dapat mengarah pada maksud dan tujuan dilaksanakan tes tersebut tanpa harus menyinggung hal yang sensitif.

Pangeran juga berharap agar TWK dilaksanakan secara transparan, terukur, akuntabel, dan diadakan lembaga yang berkompeten sehingga tidak menimbulkan berbagai sakwasangka dan polemik di masyarakat.

Batalkan TWK

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan hasil TWK pegawai KPK. Karena tes alih status pegawai organisasi antirasuah menjadi ASN dinilai memiliki cacat etik, moral, dan melanggar HAM).

"Meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan TWK yang dilakukan terhadap 1.351 pegawai KPK karena pelaksanaan TWK cacat etik, moral, dan melanggar HAM yang dilindungi UUD 1945," sebagaimana tertulis dalam keterangan resmi, Senin (10/5/2021).

Selain itu, Lakpesdam menilai TWK ini sengaja dilaksanakan untuk menyingkirkan sejumlah pegawai KPK yang berseberangan dengan penguasa dan mengancam pihak-pihak dalam persengkongkolan korupsi yang sedang ditangani KPK.

"Jika ini terjadi, maka ini adalah ancaman sangat serius terhadap pelemahan KPK yang justru dilakukan internal KPK dan pemerintah sendiri," tulis Lakpesdam dalam surat pernyataannya.

Bias Agama

Majelis Nasional Forum Alumni HMI Wati (Forhati) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terbuka dan menjelaskan ke publik terkait tes alih status pegawai KPK.

"Forhati menyatakan enam poin sikap terkait tes alih status pegawai KPK itu," kata Koordinator Presidium Majelis Nasional Forhati Hanifah Husein dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Senin.

Forhati meminta pimpinan KPK untuk secara terbuka menjelaskan dan mengklarifikasi tentang pertanyaan-pertanyaan yang dinilai cenderung bias agama, bias rasisme, diskriminatif dan seksis.

"Pertanyaan itu antara lain tentang hasrat seksual, poligami dan berbagai hal lain yang cenderung berlebihan. Bila hal ini ada dan sungguh terjadi dalam proses teknis tes alih kepegawaian itu, maka Forhati mengecam hal tersebut," ujar Hanifah. 

Sebelumnya, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi KPK Giri Suprapdiono mengonfirmasi adanya soal-soal janggal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN.

Giri mengatakan, ada seorang pegawai perempuan yang ditanyakan kesediaannya untuk melepas jilbab. Menurut dia, pegawai tersebut akan dinilai egois jika tidak bersedia melepas jilbab untuk kepentingan negara. 

#KPK   #Pegawai   #wanita   #jilbab   #hijab