KPK Mengelak Soal Penonaktifan 75 Pegawai
Foto :

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengelak telah menonaktifkan 75 pegawainya yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Padahal sebelumnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) penyerahan nama 1.273 pegawai KPK yang lolos alih status dan 75 pegawai yang tidak lolos kepada MenPAN-RB.

Menurut juru bicara KPK Ali Fikri, KPK hanya minta kepada 75 orang pegawai yang tidak lolos menyerahkan tanggung jawabnya kepada atasannya langsung.

"Dapat kami jelaskan bahwa saat ini pegawai tersebut bukan nonaktif karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku," ujar Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (11/5/2021).

Ali Fikri menjelaskan, pegawai yang tidak lolos tes hanya diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sampai ada keputusan lebih lanjut.  "Untuk tugas pegawai yang bersangkutan untuk selanjutnya berdasarkan atas arahan atasan langsung yang ditunjuk," ungkapnya.

Dikatakan Ali Fikri, penyerahan tanggung jawab tugas dimaksudkan untuk efektivitas tugas di KPK. Maksudnya agar tidak terkendala dan menghindari permasalahan hukum terkait penanganan kasus yang sedang berjalan.

Sebelumnya beredar SK pimpinan KPK bernomor 652/2021 mengenai hasil tes wawasan kebangsaan pegawai KPK yang lolos dan tidak lolos menjadi ASN. SK tersebut dikirimkan kepada MenPAN-RB yang ditandatangani pimpinan KPK 7 Mei 2021.(us)