Cari Keadilan ke Presiden Jokowi, Anwar Korban Mafia Tanah Sambangi Istana
Foto : Anwar korban mafia tanah menyambangi Istana Negara pada Senin (7/6/2021). 

Jakarta, HanTer - Mencari keadilan dan meminta perlindungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), Anwar korban mafia tanah menyambangi Istana Negara pada Senin (7/6/2021). 

Anwar membawa surat pengaduan yang ditujukan ke Presiden, berisi kronologis praktik mafia tanah yang menimpa dirinya serta pengaduan kepada Presiden dan Kapolri. 

Menurut keterangan Anwar, dirinya telah menyampaikan surat pengaduan ke Kapolri Jendral Pol. Listyo Sigit Prabowo pada Jumat (4/6/2021). 

"Waktu hari Jumat kemarin, saya laporan, minta keadilan ke Pak Kapolri, pada Senin ini saya memberikan surat permohonan perlindungan kepada Bapak Jokowi, betkaitan dengan tanah saya di Jalan RC Veteran RT 3 RW 7 Kelurahan Bintaro ada yang mengklaim," ujar Anwar. 

Anwar mengutarakan bahwa sebelumnya dirinya telah memiliki sertifikat resmi yang diperoleh melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pertanahan yang diselengarakan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi. 

"Tiba-tiba ada yang mengklaim tanah saya, makanya pada hari ini saya mengadu ke Presiden Jokowi atas oknum-oknum yang mengklaim tanah saya," ungkapnya  (7/6/2021). 

Anwar mencari keadilan karena menduga kuat ada praktik mafia tanah dari oknum yang mencoba menyerobot tanah yang telah dimilikinya secara turun menurun. 

"Saya menduga ini ada praktik-praktik mafia tanah, saya mohon Pak Jokowi untuk membantu saya rakyat kecil yang meminta keadilan," Anwar menghibah memohon keadilan kepada Presiden. 

Anwar telah menyampaikan surat pengaduannya melalui Bagian Persuratan Sekretariat Negara Republik Indonesia (Setneg RI) di Gedung I Setneg RI.

Video Viral

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), M Syaiful Jihad mendesak Mahkamah Agung (MA) untuk melaksanakan pengawasan ketat terhadap sidang kasus sengketa tanah di Jalan RC Veteran Raya RT 003/RW 007, Bintaro – Jakarta Selatan.

“Pengadilan negeri harus memperoleh perhatian besar sehingga bisa memutus perkara dengan objektif dan adil, hal ini untuk terciptanya keadilan yang seadil-adilnya,” ujar Jihad, Jumat (4/6/2021).

Kasus mafia tanah ini menjadi menarik ketika belakangan diketahui si pemilik tanah yang bernama Anwar membuat video pendek yang viral di media sosial ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jendral Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Video yang berdurasi sekitar 5 menit itu menampilkan curahan hati Anwar tentang tanahnya yang tiba-tiba diakui oleh seseorang dari Surabaya padahal dirinya sudah memiliki tanah itu turum menurun semenjak 1960.

Dalam video tersebut, Anwar mengaku mengikuti program Presiden Jokowi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Saya buru-burulah mengajukan (sertifikat tanah) berdasarkan surat saya yang ada (girik dan surat hibah dari orang tua tahun 1993), eh ternyata terbit, tanggal 3 Desember 2018,” ujar Anwar.

Namun selang beberapa waktu, Anwar mendapat somasi, juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya terdapat pihak lain yang mengakui tanah miliknya dengan sertifikat serupa. 

Tak terima Anwar balik melaporkan orang yang melaporkan dirinya ke Polda Metro Jaya. Seminggu terakhir diketahui perkara tanah milik Anwar telah berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam video tersebut Anwar mencoba mencari keadilan dan meminta perlindungan dari Presiden dan Kapolri.

 Anwar si rakyat kecil asli Bintaro yang mencoba mempertahankan tanah milik keluarganya yang diwarisi turun temurun dari leluhurnya.

Presiden dan Kapolri memiliki PR besar memberantas mafia tanah yang masih merajalela. Hakim harus bertindak objektif dalam memutus perkara kasus sengketa di Jalan RC Veteran itu. Negara jangan mau kalah oleh mereka yang bertidak tanduk seperi mafia tanah.

Seperti diketahui beberapa waktu lalu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil menegaskan, Kementerian ATR/BPN sangat serius dan pantang kalah dalam memerangi mafia tanah.

Hal ini mengingat seringnya terjadi kasus penyalahgunaan sertifikat tanah oleh mafia tanah. 

"Ini merupakan bagian dari program pemerintah yang sangat ingin memerangi mafia tanah, dengan tujuan akhir menciptakan pertanahan lebih baik," ucap Sofyan dalam siaran pers, Kamis (03/06/2021).