Politisi PDIP Bela KPK Mangkir dari Panggilan Komnas HAM

yp
Politisi PDIP Bela KPK Mangkir dari Panggilan Komnas HAM
Kapitra Ampera, politisi PDIP. (instagram kapitra_ampera)

JAKARTA – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mangkir dari panggilan Komisi Nasional Hak Azazi Manusia (Komnas HAM) dinilai tepat. Pemanggilan itu terkait tidak lolosnya 75 pegawai dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam alih status menjadi aparat sipil negara (ASN).

Pembelaan itu disampaikan politisi PDIP, Kapitra Ampera,  yang menilai upaya yang dilakukan KPK tak menyalahi aturan. “Terlalu jauh. Komnas HAM tak punya hak memanggil ketua KPK,” ujarnya kepada wartawan. “KPK harus mengabaikan panggilan itu karena memang bukan yuridiksinya.”

Berdasarkan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Azazi Manusia, sambungnya, Komnas Ham adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelangaran HAM berat. “Hanya terbatas pada pelanggaran HAM berat berupa crime against humanity dan genocide,” ujarnya.

Sebelumnya, Komnas HAM memanggil pimpinan KPK untuk memeriksa terkait TWK yang membuat 75 pegawai tak lolos. Namun, tak ada pimpinan KPK yang datang. 

Sebaliknya, KPK merespon surat panggilan Komnas HAM dengan mengirim surat kembali. Lembaga antirasah itu menanyakan pelanggaran HAM apa yang telah mereka langgar. (*/yp)