Tingkatkan Sinergi, BTN Gandeng Kejati Jateng

Hermansyah
Tingkatkan Sinergi, BTN Gandeng Kejati Jateng
Kepala Kantor Wilayah 6 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Edward Alimin Syarif bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Priyanto menunjukkan naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah ditandatangani bersama di Kantor Kerjaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, Semarang, Rabu (9/6/2021).

Jakarta, HanTer - Bank BTN dan Kejati Jateng sepakat untuk melakukan sinergi terkait dengan bidang hukum perdata dan tata usaha negara serta pemanfaatan jasa perbankan dalam rangka pengelolaan keuangan di Kejati Jateng.

Melalui kerja sama tersebut, Kejati Jateng dapat memanfaatkan berbagai kemudahan dari produk dan layanan perbankan yang dimiliki perseroan, seperti BTN Solusi hingga kredit dengan skema menarik, sekaligus untuk mengoptimalkan fungsi di bidang perdata dan tata usaha negara (TUN).

Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) itu ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah 6 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Edward Alimin Syarif bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Priyanto di Kantor Kerjaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, Semarang, Rabu (9/6/2021).

Edward Alimin Sjarief mengatakan bahwa perjanjian kerja sama ini juga untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian hukum, utamanya dalam bidang perdata dan TUN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

"Termasuk dalam hal pengelolaan payroll dan penyediaan fasilitas layanan kredit bagi pegawai kejati. Salah satu visi misi kami adalah menyejahterakan warga negara Indonesia. Karenanya sinergisitas dengan sejumlah pihak diperlukan, termasuk dengan kejaksaan," kata Edward Alimin Syarif usai penandatanganan perjanjian kerja sama.

Sementara itu pada bagiannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng, Priyanto menjelaskan, ruang lingkup kerja sama meliputi pemberian bantuan hukum oleh jaksa pengacara negara (JPN) dalam perkara perdata maupun TUN, serta pemberian pertimbangan hukum oleh JPN dengan memberikan pendapat hukum (legal opinion) serta pendampingan hukum (legal assistance).

"Objeknya adalah perdata dan tata usaha negara. Ini bisa berupa upaya pengembalian/pemulihan aset BTN yang merupakan perusahaan milik negara atas penguasaan pihak ketiga, terutama perorangan dan swasta," tuturnya.

Tak hanya itu, upaya lain yang bisa dilakukan oleh pihaknya adalah pemberian jasa hukum oleh JPN di luar penegakan hukum untuk menyelamatkan keuangan/kekayaan negara. "Tak terkecuali untuk menegakan kewibawaan pemerintah dengan bertindak sebagai mediator/negosiator atau fasilitator. Terutama ketika terjadi perselisihan atau sengketa antara lembaga negara," pungkasnya.

#Kejati   #BTN   #Kerjasama