Bukan Habib Rizieq, Bos McDonald's Bebas Sanksi Apalagi Ancaman Pidana, Pemerintah Tidak Konsisten

Anugrah
Bukan Habib Rizieq, Bos McDonald's Bebas Sanksi Apalagi Ancaman Pidana, Pemerintah Tidak Konsisten
Kerumunan BTS Meal di McDonald's

Jakarta, HanTer - Gerai McDonald's kembali membuat heboh karena membuat kerumunan dalam pemesanan BTS Meal di tengah pandemi Covid-19. 

Parahnya, manajeman McD tak memberikan informasi terkait kemungkinan terjadi kerumunan. Termasuk antisipasi terjadinya kerumunan yang berlangsung hingga berjam-jam. Kerumunan didominasi ojek online.

Timbulnya kerumunan di gerai McD terjadi hampir di seluruh gerai McD di kota-kota besar di Indonesia. Misalnya, sebanyak 32 gerai McDonald's di wilayah DKI Jakarta mendapatkan sanksi imbas kerumunan yang terjadi hari ini akibat tingginya animo masyarakat memesan produk BTS Meal.

Sanksi yang diberikan tim satgas Covid-19 di masing-masing daerah beragam kepada sejumlah gerai. Sanksi mulai dari penutupan sementara hingga denda uang.

Kasus ini mendapat sorotan dari epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman. Pemerintah dinilai tak pernah konsisten memberikan sanksi kepada setiap pelanggaran protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

"Yang namanya pelonggaran usaha ini harus disertai adanya aturan. Dan kalau ada pelanggaran terhadap aturan itu harus ada sanksi. Ini yang di Indonesia ini tidak konsisten," kata Dicky kepada CNN Indonesia, Rabu (9/6).

Dicky mengkritik sikap pemerintah banyak membuat aturan, namun minim implementasi. Dalam kasus kerumunan BTS Meal, katanya, pemerintah atau pengelola usaha mestinya bisa tetap waspada.

Ia heran, karena kasus tersebut justru terjadi setelah lebih dari setahun pemerintah menangani pandemi. Padahal, di saat yang bersamaan, masyarakat tengah dihadapkan pada potensi lonjakan kasus buntut libur Lebaran.

"Sekali lagi kita dalam situasi yang lagi serius. Menghadapi awal Juli dan akhir Juni ini. Ditambah masalahnya kalau bicara, iklim dunia usaha yang seperti ini sedang menurun ini akan merugikan mereka sendiri," katanya.

Dicky menilai, pemerintah dan setiap usaha yang diberikan izin atau pelonggaran mestinya bisa menjalankan komitmen pedoman penetapan protokol kesehatan. Sebab menurutnya, pengendalian pandemi juga bergantung besar pada dunia usaha.

"Nah, hal seperti ini harus dijadikan satu, pemahaman yang melekat ketika izin usaha di situasi pandemi ini, atau prlonggaran usaha dalam situasi ini diberikan oleh pemerintah daerah," katanya.

Langkah Hukum

Polri belum akan mengambil langkah penegakan hukum untuk menyikapi antrean dan kerumunan yang terjadi di sejumlah gerai McDonald's di berbagai daerah.

Diketahui, kerumunan itu sendiri diduga terjadi usai peluncuran menu BTS Meal yang merupakan kolaborasi perusahaan makanan itu dengan boyband asal korea BTS. Menu tersebut kemudian ditambah dengan promosi yang dimulai per hari ini, Rabu (9/6).

"Dikomunikasikan ke Gugus Tugas Covid," kata Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Rabu (9/6).

Sementara, Polda Metro Jaya sudah mengirimkan surat panggilan terhadap seluruh pengelola gerai makanan cepat saji McDonald's di wilayah DKI Jakarta karena membuat kerumunan di tengah pandemi Covid-19 pada hari ini Rabu 9 Juni 2021.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengemukakan bahwa kerumunan tersebut terjadi karena restoran cepat saji McDonald's bikin promo BTS Meal sehingga pembeli dari ojek online membludak di sejumlah McDonald's di wilayah DKI Jakarta. 

Menurut Yusri, Polda Metro Jaya sudah mengirim surat panggilan terhadap seluruh pengelola gerai McDonald's untuk dimintai keterangan mengenai kerumunan yang terjadi pada hari ini Rabu 9 Juni 2021.   

"Sudah kita undang untuk diklarifikasi terkait dengan kerumunan itu," tuturnya, Rabu (9/6).   

Perkara Kerumunan Habib Rizieq Shihab

Tokoh Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menjadi tersangka dalam tiga perkara dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Penyidikan perkara saat ini sudah selesai, dan berkas serta barang bukti telah dilimpahkan Polri ke Kejaksaan Agung.

Perkara pertama, yaitu pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di Petamburan, Jakarta. Pada 14 November 2020, beberapa hari setelah Rizieq Shihab kembali ke Tanah Air, ia menggelar acara Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pernikahan putrinya.

Acara ini menimbulkan kerumunan massa karena dihadiri masyarakat dengan jumlah yang masif tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Dalam perkara ini, ia ditetapkan sebagai tersangka bersama lima orang lainnya.

Rizieq disangka melanggar Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 216 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.