Soal Pajak Sembako, DPR: Makin Banyak yang Miskin, Apalagi Sekarang Pandemi

yp
Soal Pajak Sembako, DPR: Makin Banyak yang Miskin, Apalagi Sekarang Pandemi
Gedung DPR MPR RI di Jakarta. (yp)

JAKARTA - Pemerintah berencana menetapkan  pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako. Anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) minta pemerintah berpikir matang-matang. 

"Akan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan, sekarang apalagi pandemi," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara, saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (10/6/2021).

Politisi PPP ini mengingatkan adanya pajak pada sembako akan memengaruhi banyak hal. 

"Sembako sebagai kebutuhan pokok, bila kena pajak akan menurunkan daya beli masyarakat," katanya. 

Mengutip data Biro Pusat Statistik, ia menyebut ada 1,62 juta orang menganggur akibat pandemi Covid-19. Belum lagi jumlah penduduk miskin yang naik menjadi 10.19 persen. 

"Jadi harus dan perlu dijadikan pertimbangan matang pemerintah," ujarnya.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani, malah menilai wacana pajak atas sembako dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan berpotensi melanggar Pancasila, tepatnya sila kelima. 

"Kebijakan itu terbuka untuk dipersoalkan jika nantinya benar-benar masuk dalam UU KUP (Ketentuan Umum Perpajakan). Kebijakan ini terbuka untuk digugat dengan argumentasi bertentangan dengan Pasal 33 ayat 4 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya terkait dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan dan menjaga keseimbangan kesatuan ekonomi nasional," ujarnya dalam keterangan tulis, Kamis, 10 Juni 2021. (*/yp)