Lama Tersendat, Kejagung Bidik Tersangka  Kasus Dana Hibah KONI 2017

zamzam
Lama Tersendat,  Kejagung Bidik Tersangka  Kasus Dana Hibah KONI 2017

Jakarta, HanTer - Sejak dilakukan penyidikan di era Adi Toegarisman selaku Jampidsus, kasus dana hibah pemerintah ke KONI Pusat hingga kini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.  Tarik ulur proses penanganan kasus memunculkan kecurigaan publik, kasus bakal dipetieskan.

Namun informasi Harian Terbit mengungkapkan  penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung tengah membidik tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tahun 2017 itu, dengan memeriksa sejumlah saksi.

Kepala Bagian Keuangan KONI Pusat, Eny Purnawati dan seorang pelatih olahraga panjat tebing berinisial RS diperiksa di Gedung Pidsus pada Kamis (10/6/2021).

Eny Purnawati sebelumnya juga pernah diperiksa tim penyidik dalam perkara yang sama. Namun hingga saat ini belum berubah status. 

"Saksi EP dan RS diperiksa penyalahgunaan dana KONI Pusat," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Ahhir tahun lalu tim penyidik memeriksa empat orang staf Kemenpora antara lain Bendahara Pengeluaran Kemenpora Fauzan Rahim Isa, staf Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora M Dwi Prasetyo. Kemudian staf Pengelolaan Keuangan Kemenpora Tetty Maryati dan Kepala Bagian Keuangan pada KONI Pusat Eny Purnawati.

Pemeriksaan saksi menindaklanjuti surat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tertanggal 8 Mei 2020 terkait adanya penyalahgunaan dana  yang dikucurkan pemerintah ke KONI Pusat. Saksi yang diperiksa diduga mengetahui tentang aliran uang kegiatan KONI pusat.


Proyek Fiktif

Kasus bermula 24 November 2017, KONI pusat menyampaikan kepada Menpora untuk dapat menerima/memperoleh bantuan sebesar Rp 26.679.540.000. Sebagai tindak lanjutnya pada 8 Desember 2017, Menpora memerintahkan Deputi 4 Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk segera menindaklanjuti proposal dari KONI Pusat tersebut.

Mengingat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Kemenpora Tahun 2017 belum ada peruntukan anggaran untuk merespons proposal KONI tersebut, kemudian Kemenpora melalui Biro Perencanaan melakukan revisi berdasarkan usulan Deputi 4 Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Pada Desember 2017, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia memberikan bantuan dana kepada KONI Pusat Tahun Anggaran 2017 senilai Rp 25.000.000.000 (Rp 25 miliar) yang dicairkan ke rekening KONI yang penggunaannya diperuntukkan dalam rangka pembiayaan program pendampingan, pengawasan, dan monitoring program peningkatan prestasi olahraga Nasional menuju 18th Asian Games 2018.

Dalam pelaksanaannya diduga telah terjadi penyimpangan penggunaan dan pengelolaan dana yang dilakukan oleh oknum dari Kemenpora RI maupun oknum dari KONI pusat dengan cara melawan hukum membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara tidak benar (tidak sah/fiktif). Serta melakukan pengadaan barang dan jasa tanpa prosedur lelang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

#Kasus   #Koni   #Pusat