Diskusi Parlemen

Ini Syarat Pembelajaran Tatap Muka Dua Hari Dalam Sepekan

Danial
Ini Syarat Pembelajaran Tatap Muka Dua Hari Dalam Sepekan
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda saat menjadi narasumber diskusi Dielektika Demokrasi bertajuk ‘Menakar Urgensi Sekolah Tatap Muka’ yang diselenggarakan Biro Pemberitaan Parlemen bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Ruang Diskusi, Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (10/6/2021).

Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pernyataannya meminta agar pembelajaran tatap muka (PTM) tetap dilaksanakan, dengan pelaksanaan hanya 2 hari dalam sepekan dan hanya 2 jam setiap harinya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, pernyataan Presiden tersebut membuktikan sesungguhnya Presiden Jokowi ingin PTM tetap berjalan, tak terkecuali ketika ada tren kenaikan angka Covid-19.

“Jadi kira-kira faktor itu tetap tidak akan membatalkan opsi untuk pembelajaran tatap muka,” ujar Syaiful Huda saat menjadi narasumber diskusi Dielektika Demokrasi bertajuk ‘Menakar Urgensi Sekolah Tatap Muka’ yang diselenggarakan Biro Pemberitaan Parlemen bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Ruang Diskusi, Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (10/6/2021).

Menurut Syaiful, PTM harus tetap berjalan di bulan Juli 2021 ini, pertanyaannya sekarang bagaimana mitigasi dalam persiapan menuju PTM ini.

“Tentunya hal ini harus diperlukan kerja keras teman-teman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melobi beberapa pihak terutama Satgas Covid-19,” terang Syaiful

Lanjutnya dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim disepakati 2 syarat yang harus dipenuhi apabila PTM tetap akan dilaksanakan pada Juli 2021 mendatang.

“Di dalam rapat kerja kami dengan Menteri Nadiem mensepakati paling tidak dua hal, Ketika PTM ini harus dibuka. Intinya ada 2 syarat PTM bisa dilaksanakan pada bulan Juli 2021 mendatang,” ungkap Syaiful.

Syarat pertama, sebut Syaiful Huda, adalah guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah itu sudah harus tervaksin.

“Ini yang sudah disepakati karena paling tidak bisa mengurangi tingkat penularan di sekolah itu. Kalau diberi label hukumnya wajib jadi guru dan tenaga kependidikan di sekolah itu kalau mau buka PTM maka wajib sudah tervaksinasi,” terang Syaiful.

Persoalannya, sambung Syaiful, per hari ini mungkin kurang lebih, dari 5,6 juta orang guru dan tenaga kependidikan yang harus divaksin.

“Hal ini karena sampai hari ini baru sekitar 1,5 juta orang guru dan tenaga kependidikan yang telah menerima vaksinasi, artinya hanya sepertiga atau sekitar tiga puluh persen,” tutur Syaiful.

Syaiful mengingatkan agar Kemendikbud dan Satgas Covid-19 harus ‘kejar tayang’ secepat-cepatnya guru dan tenaga kependidikan divaksin sebelum bulan Juli 2021, karena ini menjadi syarat wajib penyelengaraan PTM.

“Apalagi sudah banyak profil para guru kita itu yang relatif sudah sepuh, jadi kalau tidak divaksin risikonya besar sekali. Risiko besar terhadap guru-guru kita dan risiko terhadap anak-anak peserta didik kita, itu mengapa waktu itu kita sepakat ini harus divaksin,” tegas Syaiful.

Syarat yang kedua, papar legislator asal Dapil Jabar 7 ini, adalah kesiapan sekolah untuk mengadakan protokol kesehatan plus sebelum bulan Juli 2021.

“Sudah dibuat simulasi supaya siswa sejak dari rumah datang ke sekolah sudah tahu dia posisinya harus ada di mana, ketika datang cara pakai maskernya seperti apa, apakah boleh waktu bertanya, maskernya harus dibuka, dan seterusnya, apakah boleh bertukar makanan dengan temannya, apakah boleh makan di kantin, dan seterusnya itu jadi penting karena ini merupakan adaptasi kebiasaan baru,” pungkas Syaiful.