MUI: 50 Juta Orang Rakyat Miskin Menjerit, YLKI Sebut Pajak Sembako Tidak Manusiawi

Anugrah
MUI: 50 Juta Orang Rakyat Miskin Menjerit, YLKI Sebut Pajak Sembako Tidak Manusiawi
Ilustrasi

Jakarta, HanTer - Rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai alias PPN untuk barang-barang kebutuhan pokok atau pajak sembako mendapat kritikan tajam Majelis Ulama Indonesia (MUI). Rencana itu menjadi persoalan lantaran saat ini masyarakat masih terimbas pandemi Covid-19, sehingga pendapatan dan daya belinya menurun.

"Alhasil rencana pengenaan PPN pada sembako yang diperkirakan akan mengerek harga bahan-bahan pokok itu pun dinilai akan membuat masyarakat semakin terpukul," kata Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas dalam keterangan tertulis, Rabu, 9 Juni 2021.

Khususnya, kata Anwar, bagi sekitar 30 juta masyarakat lapis bawah atau masyarakat miskin, dan kelompok masyarakat yang berada sedikit di atasnya.

"Jadi mungkin tidak kurang 40 juta sampai 50 juta orang akan menjerit dibuatnya karena akibat dari kebijakan ini, karena akan membuat mereka menjadi tidak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya," ujar Anwar.

Sebenarnya, dia berujar kenaikan harga sembako pada dasarnya bukan masalah, apabila daya beli masyarakat tinggi. Namun akibat pagebluk, usaha dan pendapatan masyarakat pun ikut tergerus. Sehingga rencana kebijakan itu akan menambah tekanan bagi masyarakat.

Anwar mengingatkan kalau masyarakat miskin nantinya sulit memenuhi kebutuhan pokoknya, maka kesehatan mereka juga akan terancam. Bahkan, bisa menyebabkan kurang gizi dan stunting bagi anak-anaknya. 

"Dan bila itu yang terjadi maka jelas-jelas akan sangat-sangat merugikan bangsa tidak hanya untuk hari ini tapi juga untuk masa depan."

Oleh karena itu, Anwar mengatakan masalah pengenaan PPN terhadap sembako ini mesti dipikirkan berkali-kali oleh pemerintah. Apalagi, kalau dikaitkan dengan amanat konstitusi di mana tugas negara dan atau pemerintah adalah melindungi dan mensejahterakan rakyat.

"Bahkan di dalam pasal 33 uud 1945 negara dan atau pemerintah diminta dan dituntut untuk bisa menciptakan sebesar-besar kemakmuran bagi rakyat dan pengenaan PPN ini malah bisa membuat yang terjadi adalah sebaliknya dan itu jelas-jelas tidak kita inginkan," kata dia.

YLKI: Tidak Manusiawi

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, pengenaan pajak pada bahan pangan merupakan kebijakan yang tidak manusiawi. Apalagi, rencana ini dibahas di tengah pandemi Covid-19.

"Wacana ini jelas menjadi wacana kebijakan yang tidak manusiawi, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang saat daya beli masyarakat sedang turun drastis," kata Tulus dalam siaran pers, Kamis (10/6/2021).

Tulus mengungkapkan, pengenaan PPN pada barang pokok yang banyak dibutuhkan konsumen akan menjadi beban baru bagi masyarakat.

Pengenaan PPN berpotensi menaikkan harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga bahan pangan akan lebih parah bila terjadi distorsi pasar saat PPN sudah dinaikkan.

"Pengenaan PPN pada bahan pangan juga bisa menjadi ancaman terhadap keamanan pasokan pangan pada masyarakat," ungkap Tulus.

Pemerintah kata Tulus, bisa kembali menaikkan cukai rokok yang lebih signifikan alih-alih mengenakan PPN pada sembako. Berdasarkan hitungannya, potensi penerimaan dari cukai rokok bisa mencapai Rp 200 triliun lebih.

Selain itu, menaikkan cukai rokok akan berdampak positif terhadap masyarakat menengah bawah, agar mengurangi konsumsi rokok dan mengalokasikan untuk keperluan bahan pangan.

"Oleh karena itu, wacana ini harus dibatalkan. Pemerintah seharusnya lebih kreatif, jika alasannya untuk menggali pendapatan dana APBN," sebut dia.

Pajak Sembako

Sebelumnya, pemerintah berencana menjadikan bahan pokok atau sembako sebagai objek pajak. Dengan demikian, produk hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan bakal menjadi barang kena pajak yang dikenai tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Kebijakan itu akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Meski demikian, sejauh ini pemerintah belum menentukan tarif mana yang akan diberlakukan. Terdapat beberapa opsi yang menjadi pertimbangan, yakni PPN Final 1 persen, tarif rendah 5 persen, atau tarif umum 12 persen.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, bahan pokok menjadi kelompok barang yang dikecualikan sebagai objek pajak. Peraturan Menteri Keuangan No. 99/2020 menyebutkan setidaknya ada 14 kelompok barang yang tidak dikenai tarif PPN, di antaranya adalah beras dan gabah, jagung, sagu, garam konsumsi, gula konsumsi, susu, kedelai, telur, sayur-sayuran, dan buah-buahan.