Ibadah Haji 2021 Batal, KPK Didesak Periksa Menteri Yaqut dan Anggito 

Safari
Ibadah Haji 2021 Batal, KPK Didesak Periksa Menteri Yaqut dan Anggito 
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman mengatakan, persoalan gagalnya haji tahun 2020 dan 2021 sebagai puncak dari kurang benarnya pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Mulai dari masalah transparansi, pemborosan anggaran.

Dalam keterangannya, Kamis (10/6/2021), Jajang menyebut beberapa dugaan persoalan pengelolaan dana haji oleh BPKH. Pertama, belanja operasional BPKH tahun 2020 yang terdiri dari belanja pegawai dan operasional kantor mengalami lonjakan drastis, kenaikannya sebesar Rp123.919.578.764. Sebelumnya tahun 2019 belanja operasional menghabiskan anggaran Rp167.484.445.020 dan tahun 2020 anggaran yang dihabiskan naik menjadi Rp291.404.023.784. 

"Belanja pegawai dan belanja operasional kantor naik drastis hal ini cukup janggal mengingat dalam dua tahu ini tidak ada jamaah haji yang diberangkatkan," jelasnya.

Kedua, sambung Jajang, dalam pengelolaan belanja pegawai banyak ditemukan dugaan penyimpangan. Contohnya Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi pegawai BPKH yang seharusnya diambil dari BPKH dan pegawai pada praktinya seluruh biaya diambil dari kas BPKH. 

"Ini sama saja pihak BPKH seenaknya memakai duit jamaah yang diamanahkan dan melanggar aturan perundang-undangan soal pembayaran iuran BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan. Potensi penyelewengan dalam satu kasus ini sebesar Rp1.048.663.490," paparnya.

Terakhir dalam pengelolaan belanja operasional kantor juga ditemukan dugaan penyimpangan, contohnya pada Oktober tahun 2019 pihak BPKH menjalankan pelatihan manajemen perhajian di Makkah dan Madinah. Faktanya, kegiatan ini tidak lain plesiran atau jalan-jalan karena tidak ada topik dan materi pelatihan, jadwal pelatihan, dukumentasi pelaksanaan kegiatan persesi pelatihan, apalagi narasumber pelatihan. 

"Hal ini semakin diperjelas dengan pelaksana kegiatan oleh PT AG yang bergerak di jasa perjalanan," ungkapnya.

Jokowi dan KPK

Akibatnya potensi dana umat yang disalahgunakan BPKH terkait dana operasional kantor sebesar Rp 493.897.861. modus temuan, pemborosan pembayaran uang harian Rp 351.929.200, biaya penginapan Rp 141.968.661, markup karena biaya tidak sesuai .

Berdasarkan temuan di atas, lanjut Jajang, maka pihaknya meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mengevaluasi kinerja Menteri Yaqut Cholil Qoumas serta Anggito Abimanyu. 

“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus menindaklanjuti dugaan penyelewengan anggaran dana haji (Biaya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan pegawai BPKH, serta program pelatihan manajemen perhajian di Makkah dan Madinah,” papar Jajang.

Dana Haji Aman

Dikutip dari laman resmi Kementerian Agama, Jumat (4/6/2021), Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu memastikan dana jemaah haji aman. Hal ini disampaikan Anggito paska o Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengumumkan pembatalan keberangkatan jemaah haji 1442 H / 2021 Masehi, di Jakarta.  

"Perlu kami jelaskan, bahwa seluruh dana yang kami kelola aman. Dana tersebut saat ini ditempatkan di bank syariah," ungkap Anggito Abimanyu.

Ia menuturkan, selanjutnya BPKH akan melakukan pengelolaan dana jemaah haji batal berangkat sesuai dengan aturan yang terdapat dalam KMA No.660/2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji 1442 H / 2021 M. 

Anggito menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang selama ini telah mempercayakan pengelolaan dana haji. Ia juga menuturkan,  bahwa pada tahun 2020, sebanyak 196.865 jemaah haji reguler sudah melakukan pelunasan. 

"Dana yang terkumpul dari setoran awal dan pelunasan adalah sebanyak 7,5 triliun rupiah," terang Anggito. 

Sedangkan jemaah haji khusus yang telah melakukan pelunasan sebanyak 15.084 jemaah. Terkumpul dana  setoran awal dan setoran lunas sebesar 120, 60 juta dolar. 

"Tahun itu pula, ada 569 jemaah yang membatalkan, jadi hanya 0,7 persen. Kemudian yang haji khusus yang membatalkan hanya 162, jadi hanya 1 persen," pungkasnya. 

Pemerintah melalui Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah resmi mengumumkan bahwqa untuk ibadah haji 1442 H atau 2021 Masehi tidak memberangkatkan ibadah haji Indonesia. Menurut pemerintah, di tengah Covid-19 yang melanda dunia, kesahatan dan keselamatan jiwa jamaah haji lebih utama dan harus dikedepankan, sehingga tahun ini tidak memberangkatkan ibadah haji.