Kampak Laporkan Dugaan Korupsi di BUMD Kaltim Berkedok Perdagangan Batubara 

Safari
Kampak Laporkan Dugaan Korupsi di BUMD Kaltim Berkedok Perdagangan Batubara 
Ilustrasi

Jakarta, HanTer - Komite Angkatan Muda Pendobrak dan Pemberantasan Korupsi (Kampak) melaporkan ke Kejati Kalimantan Timur, tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di tubuh BUMD milik Provinsi Kalimantan Timur. Nilai kerugian negara diperkirakan sebesar Rp. 4.125.000.000, - dengan modus perdagangan batubara, yang melibatkan NH, bos PT GBU.

Koordinator Kampak, Gembong Yudas mengatakan, kasus bermula, pada tanggal 13 Februari 2019, GS selaku pejabat di tubuh perusahaan pelat merah Kaltim dan NH, melakukan perikatan dalam sebuah Perjanjian Nomor: 001/JOA/GBU-BKS/II/2009 tentang Operasi Jual Beli batubara. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, ditengarai tanpa melalui mekanisme sebagaimana yang disyaratkan SOP persero, BUMD memberikan uang sebesar Rp. 4.125.000.000,- (empat miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada NH sebagai pembayaran pembelian batubara sebanyak   5.140.668 metric tons. 

Dalam pelaksanaannya kata Gembong, PT. GBU hanya menyerahkan batu bara sebanyak 5.140.668 metric tons, berdasarkan bukti certificate of weight dari perusahaan surveyor PT. Jasa Mutu Mineral Indonesia tanggal 20 Mei 2019. 

Selain terjadi dugaan manipulasi pada asepk quantity, batu bara sebanyak 5.140.668 metric tons tersebut ternyata illegal alias batu koridor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan. Sehingga akibatnya keuangan BUMD dirugikan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Uang hasil korupsi diduga telah dibelanjakan oleh NH antara lain untuk membeli mobil Pajero dan Fortuner.

“Menjelang pergantian pimpinan BUMD, untuk “mengamankan” dirinya dari jeratan perkara korupsi, GS melalui kuasa hukumnya buru-buru melaporkan NH ke Polres Samarinda dengan persangkaan melakukan dugaan tindak pidana penggelapan. Sejatinya kasusnya sendiri telah memenuhi unsur sebagai tindak pidana korupsi,” ujar Gembong usai memberikan surat tembusan ke Jampidsus Kejagung RI di Jakarta, Jumat (11/6/2021).

Gembong meminta penyidik Kejaksaan Tinggi Prov. Kalimantan Timur perlu menelisik kemungkinan adanya gratifikasi yang diterima GS dari NH di balik mudahnya Perusda Bara Kaltim menggelontorkan dana sebesar Rp. 4.125.000.000 kepada NH. 

“Kami minta Kejati Kaltim segera menjndaklanjuti laporan ini, sekaligus menetapkan GS dan NH sebagai tersangka serta menangkapnya” tukas Gembong.