Soal Pembatalan Haji, Din Sebut Tak Etis, Salah Alamat Mendemo Kedubes Saudi di Jakarta

Alee
Soal Pembatalan Haji, Din Sebut Tak Etis, Salah Alamat Mendemo Kedubes Saudi di Jakarta
Mantan Ketua Umum Muhammadiyah M. Din Syamsuddin

Jakarta, HanTer— Mantan Ketua Umum Muhammadiyah M. Din Syamsuddin mengatakan, keputusan Pemerintah tentang pembatalan haji kiranya dapat ditinjau kembali, jika nanti ada keputusan Kerajaan Saudi Arabia. 

Hal ini sesuai surat yang beredar baik dari Dubes Saudi di Jakarta maupun dari Dubes RI di Riyadh, ternyata Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia belum mengumumkan undangan haji kepada negara-negara anggota OKI.

Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengemukakan, sebaiknya pada tingkat ini Pemerintah mengintensifkan komunikasi dan diplomasi. Bila perlu Presiden Jokowi menelepon Raja Salman, atau Wapres Ma'ruf Amin mengajak sejumlah tokoh Islam utk bertemu Raja Salman. Diyakini bahwa Kerajaan Saudi Arabia akan memperhatikan Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar di dunia.

“Masalahnya, apakah Pemerintah Indonesia siap menyelenggarakan haji tahun ini jika nanti diberi kuota. Termasuk, apakah Pemerintah Indonesia mau menyesuaikan vaksinasi yang disetujui pihak Saudi Arabia atas Rekomendasi WHO (yang belum memasukkan Sinovac),” papar Din.

Tidak Etis

Sehubungan dengan itu,  lanjut Din, adalah tidak etis dan salah alamat kalau ada pihak, khususnya dari umat Islam, mendemo Kedubes Saudi di Jakarta. Pembatalan haji Indonesia bukan keputusan Pemerintah Saudi tapi keputusan Pemerintah Indonesia (Menteri Agama). 

“Justeru masyarakat termasuk DPR perlu meminta penjelasan/transparansi Pemerintah Indonesia mengapa membatalkan pemberangkatan haji tahun ini, benarkah karena alasan Covid-19? Pembatalan pemberangkatan haji dapat dinilai Pemerintah tida menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 29 bahwa Pemerintah harus melayani rakyat dalam menjalankan ibadat,” ujar Din. Alee