Nafsu Mengkriminalisasi Petani, Kapolres Kampar Riau Dilaporkan ke Divisi Propam Polri
Foto : Divisi Propam Mabes Polri

Jakarta, HanTer - Petani yang berhimpun dalam Koperasi Petani Sawit Mandiri (Kopsa M), Desa Pangkalan Baru, Siak Hulu, Kampar, Riau, yang sedang memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum, saat ini menghadapi ancaman kriminalisasi melalui skenario peristiwa hukum yang melibatkan PTPN V, PT Langgam Harmuni, dan dukungan aktif dari jajaran Polres Kampar. 

"Ancaman kriminalisasi imbas dari peristiwa tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh sekelompok preman di lahan milik anggota Kopsa M," ujar Disna Riantina, Pengacara Publik, Koordinator Tim Advokasi Keadilan Agraria-SETARA Institute dalam keterangannya, Sabtu (12/6/2021).

Disna menyebut, saat ini Ketua Kopsa M menghadapi ancaman pentersangkaan. Atas tindakan pengrusakan di lahan yang saat ini menjadi obyek pelaporan ke Bareskrim dan Satgas Mafia Tanah Polri, jajaran Polres Kampar sejak Januari 2021 terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah petani dengan cara-cara yang tidak prosedural, disertai tekanan dan ancaman. 

"Polres Kampar menutup mata atas ketidakjelasan pelapor yang tidak memiliki legal standing, Laporan Polisi Nomor: LP/332/X/2020/Riau Res Kampar tertanggal 16 Oktober 2020 adalah persekongkolan pihak-pihak untuk melemahkan dan membungkam petani Kopsa M guna menutupi dugaan tindakan korupsi di PTPN V, penyerobotan lahan, dan hilangnya kebun-kebun petani," paparnya.

Disna mengungkapkan, perilaku jajaran Polres Kampar yang secara insinuatif dan menyudutkan Kopsa M melalui media-media massa termasuk mendramatisir peristiwa pengrusakan secara hiperbolik adalah tindakan yang tidak professional dan menggambarkan obsesi mengkriminalisasi Ketua Kopsa M tanpa dasar. 

"Atas dasar itu, Aliansi Keadilan Agraria-SETARA Institute mengadukan Kapolres Kampar Muhammad Kholid dan jajarannya kepada Kepala Divisi Propam Mabes Polri," tandasnya.

Disna memaparkan, tindakan-tindakan jajaran Polres Kampar bukan hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi juga mencoreng citra Polri dan menjadi ukuran keseriusan Polri memberantas mafia tanah. Tidak hanya di periksa, Kapolri harus mencopot Kapolres Kampar dan Kasat Reskrim dengan segera. 

Sebelumnya, Aliansi Keadilan Agraria-SETARA Institute dan Kopsa M melaporkan dugaan korupsi di PTPN V yang menyebabkan kebun gagal dan hampir 1000 petani tidak memiliki lahan. Selain laporan dugaan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 25 Mei 2021.

Aliansi juga melaporkan dugaan tindak pidana penyerobotan lahan ke Bareskrim Polri pada 27 Mei 2021. Kopsa M juga telah melaporkan peristiwa perampasan hak ini kepada Presiden Jokowi pada 23 Februari 2021.