Jaksa Permasalahkan Status Imam Besar HRS, Pengacara: Status Itu dari Jutaan Rakyat
Foto :

Aziz Yanuar, kuasa hukum mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) mengatakan, status Imam Besar yang disandang HRS diberikan oleh jutaan rakyat Indonesia yang mengikuti aksi 212. Kala itu jutaan umat Islam menggelar aksi 212 di Monas guna menuntut keadilan terhadap penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Jadi kalau dari saya pribadi dan tim kuasa hukum menanggapi soal itu masalah keberatan dengan ucapan atau klaim imam besar, itu hak setiap pribadi ya. Kita tidak pernah memaksa seseorang untuk menganggap Habib Rizieq imam besar, itu tidak pernah. Itu adalah klaim jutaan rakyat Indonesia itu setahu saya. Waktu aksi 212 waktu itu sampai saat ini juga sepengetahuan saya," ujar Aziz menanggapi pernyataan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menilai status imam besar HRS hanya isapan jempol semata karena kerap melontarkan pernyataan kasar disela sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin (14/6/2021).

Terkait kata-kata kasar, kata Aziz, HRS tidak bermaksud untuk menyinggung orang lain dalam pernyataannya. Menurutnya, ucapan HRS itu merupakan bentuk ketegasan.

"Jadi, kalau ada yang menafikan, itu bukan urusan kami. Itu kemudian soal kata-kata kasar dan kurang berkenan gitu kan untuk mereka. Habib tidak ada niat untuk menyinggung siapa pun. Akan tetapi, jika ada yang tersinggung ternyata oleh ucapan beliau, itu adalah urusan mereka masing-masing,” ucapnya.

Jadi, lanjut Azis,  yang dimaksud Habib itu adalah hal-hal yang memang harus diucapkan secara tegas secara jelas. Dan jangan lupa, Habib ini adalah salah seorang dari beberapa terdakwa yang karena kasus prokes saya garis bawahi ya pintu masuk ini kan kasus prokes dijatuhi hukuman dan dipidana sedemikian rupa. Kemudian juga beliau yang menjalani. “Artinya, kita harus mengerti juga kondisi psikologis beliau yang ingin sekali menegaskan dengan semangat," paparnya.

Aziz meminta kepada jaksa untuk tak lagi membuat pernyataan kasar karena dianggap sebagai aparat negara. "Dan jangan lupa, jaksa menanggapinya dengan apa caranya baik? Apa kata-katanya juga baik? Tadi saya kalau itu juga bisa berpersepsi bahwa tanggapannya itu menurut kami kurang sopan, kurang baik. Apalagi mereka ini aparatur negara, dibayar oleh rakyat. Kita rakyat, Habib rakyat, harusnya sikapnya baik. Menegurnya juga baik. Tadi menurut kami kata-kata juga kasar," katanya.

Sebelumnya, tanggapan jaksa terhadap pleidoi HRS merembet hingga ke status imam besar. Jaksa juga menyebut HRS kerap kali melempar tudingan tanpa dasar yang jelas.

"Bahwa Terdakwa dan penasihat hukum dituntut harus tajam atas kasus, masalah yang dihadapinya, bijak secara hukum, dan beriktikad dalam menghadapinya dengan dalil-dalil hukum yang kuat dan tidak perlu mengajukan pembelaan dengan perkataan yang melanggar norma bangsa dengan kata-kata yang tidak sehat yang mengedepankan emosional, apalagi menghujat," ucap jaksa saat membacakan replik atau tanggapan atas pleidoi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Senin (14/6/2021).