Wakil Ketua MPR: Kebijakan Ini Tidak Berpihak Rakyat
Foto : Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan

Jakarta, HanTer - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang kontraproduktif di masa Pandemi Covid-19. Pasalnya, Pemerintah berencana menaikkan PPN, menetapkan PPN sembako, pendidikan, hingga alat-alat  kesehatan; serta berencana mencabut subsidi 15,2 juta pelanggan listrik.

Syarief Hasan menilai, rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kontraproduktif dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional.

"Pemerintah membuat kebijakan pemulihan ekonomi tetapi menaikkan PPN yang dapat berimbas pada kenaikan harga-harga sembako di masyarakat," ungkapnya.

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Rencananya, Menteri Keuangan RI akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari awalnya 10% menjadi 12%. Di dalam RUU tersebut, Pemerintah juga merencanakan penetapan PPN pendidikan hingga alat-alat kesehatan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menilai, kenaikan tarif PPN ini berdampak pada kenaikan pada harga barang-barang dari tarif awal.

"Kenaikan tarif PPN ini akan menimbulkan effect price inflation atau kenaikan harga-harga barang, khususnya sembilan bahan pokok yang menjadi kebutuhan utama masyarakat," beber Syarief.

Syarief Hasan juga mengungkapkan, kenaikan harga barang-barang ini akan kembali berefek pada penurunan daya beli masyarakat.

"Ketika harga barang naik yang disebabkan oleh tarif PPN maka akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan melemahkan sisi konsumsinya," ujarnya.

Syarief Hasan juga menilai, rencana penetapan PPN jasa pendidikan dan alat-alat kesehatan juga tidak menunjukkan keberpihakan kepada Rakyat . Rakyat yang umumnya  tidak mampu butuh Kesehatan, dan alat-alat kesehatan salah satu kunci pengobatan dan  peningkatan kesehatan," ungkap Syarief Hasan.

Ia juga menyoroti rencana PLN yang akan mencabut subsidi 15,2 juta pengguna listrik yang disinyalir akan semakin mempersulit proses pemulihan ekonomi nasional.

"Tentu, akan sangat sulit melakukan pemulihan ekonomi nasional karena daya beli masyarakat menjadi semakin lemah. Covid-19 yang menimbulkan PHK dan peningkatan angka kemiskinan semakin diperparah dengan kenaikan PPN dan dicabutnya subsidi listrik ini. kondisi ini semua membuat Rakyat semakin tidak berdaya akibat semakin  menurunnya daya beli Rakyat," tegas Syarief Hasan.

Politisi Senior Partai Demokrat ini pun menyatakan dengan tegas agar Pemerintah mengkaji ulang kebijakan ini.

"Pemerintah harus mengkaji ulang rencana kenaikan tarif PPN, juga melakukan penundanaan semua kenaikan PPN tersebut, bahkan seharusnya menurunkan PPN hingga ekonomi kembali pulih. Juga memastikan tidak ada pencabutan subsidi listrik yang seharusnya membantu masyarakat kecil termasuk UMKM," pungkas Syarief Hasan.