Sudah 20 Tahun Tidak Ada TWK,  Ternyata Ini Pengusulnya di KPK
Foto : ist

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyebutkab sejak reformasi atau 20 tahun terakhir tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak pernah diadakan. Baru ada lagi pada TWK pegawai KPK yang akan alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Dari reformasi sampai sekarang tidak ada tes seperti itu," katanya saat berada di Kantor Berita Antara. Bima sendiri mengaku pernah menjalani TWK saat hendak menjadi PNS tetapi yang ditanyakan sebatas soal komunisme bukan radikalisme.

Lalu untuk apa TWK, menurut Bima, pemerintah mengharapkan lahirnya aparatur sipil negara (ASN) yang berintegritas. ASN dituntut tetap netral karena sebagai abdi negara akan berhadapan langsung dengan suku, agama, budaya, ras dan golongan berbeda-beda.

Soal siapa yang mengusulkan ada TWK dalam alih status pengawai KPK menjadi ASN, hal tersebut belum terjawab saat Wakil Ketua KPK Nurul Gufron datang ke Komnas HAM. Gufron tidak menjawab pertanyaan itu karena sifatnya kontribusi pimpinan bukan kolegial. 

"Ada beberapa konstruksi pertanyaan yang bukan wilayah kolektif kolegial, tapi wilayah yang sifatnya kontribusi para pimpinan per individu. Sehingga tadi ada beberapa pertanyaan yang tidak dijawab oleh Pak Ghufron karena itu adalah pimpinan yang lain," kata Choirul Anam usai pemeriksaan Ghufron, di kantor Komnas HAM, Kamis (17/6/2021).

Atas hal ini, Komnas HAM memberikan kesempatan kepada pimpinan yang lain agar mau datang ke Komnas HAM untuk memberikan klarifikasi soal siapa yang usul TWK dalam alih status tersebut.

"Siapa yang keluarkan ide ini (TWK) dan sebagainya, ini inisiatif siapa dan sebagainya. Ya karena bukan beliau (Ghufron) jadi ya beliau tidak bisa menjawab," imbuhnya.

Pimpinan KPK selain Nurul Ghufron (wakil ketua) ada, Firli Bahuri, Alexander Marwata (wakil ketua), Lili Pintauli Siregar (wakil ketua), Nawai Pomolango (wakil Ketua).(us)