Begini Pembelaan Kepala BKN Soal Pertanyaan Pilih Pancasila atau Al Quran Dalam TWK KPK
Foto : antara

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan seputar kontroversi adanya pertanyaan memilih Pancasila atau Al-Qur'an.

Pertanyaan itu muncul dari asesor pada tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN). Menurut Bima, pertanyaan itu muncul karena hasil indeks moderasi bernegara (IMB-68) dan profiling pegawai KPK yang mengikuti TWK jeblok.

Ini sebetulnya pertanyaan berat. Kalau ada seseorang yang ditanya asesor pilih Al-Qur'an atau Pancasila maka dia termasuk kategori berat," kata Bima di Jakarta.

Dia mengatakan pertanyaan tersebut digunakan asesor karena pertanyaan itu paling sering digunakan oleh teroris untuk merekrut calon-calon teroris. Sehingga, para asesor akan melihat respons dari peserta tes wawasan kebangsaan yang ditanyakan perihal memilih Pancasila atau Al-Qur'an.

Jika seseorang memiliki pemahaman agama atau Pancasila yang terbatas maka dengan cepat akan menjawab agama. Namun, jika peserta tersebut memiliki pemahaman agama yang lebih baik, akan bingung karena dalam agama ada unsur Pancasila dan Pancasila juga tidak bertentangan dengan agama.

Jadi kebingungan inilah yang ditangkap oleh asesor sehingga mengetahui seseorang berada di level mana," ujar Bima.

Karena itu, Bima menegaskan makna dari pertanyaan memilih Pancasila atau Al-Qur'an dalam tes wawasan kebangsaan sejatinya bukan perkara Pancasila atau agama melainkan lebih kepada melihat respons dari peserta. 

"Perlu diketahui sebenarnya yang ingin dilihat asesor adalah respons dari pertanyaan, bukan jawabannya," kata dia. Persoalan memilih Pancasila atau Al-Qur'an pertama kali mencuat dalam tes wawasan kebangsaan yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengaku tidak mengetahui adanya materi soal yang mempertanyakan perihal memilih Pancasila atau Al-Qur'an. "KPK dan saya tidak tahu tentang materi soalnya, metode dan bagaimana mekanisme evaluasinya, semuanya kami pasrahkan ke Badan Kepegawaian Negara," katanya.(antara)