Stop Gagasan Jokowi Tiga Periode 
Foto : Presiden Joko Widodo saat melakukan panggilang terhadap Kapolri terkait premanisme

Jakarta, HanTer - Siapapun yang menginginkan Jokowi menjabat Presiden selama 15 tahun merupakan pihak-pihak yang ingin merubah tatanan demokrasi yang sudah dibangun secara baik setelah adanya reformasi di Indonesia. Oleh karena itu gagasan Jokowi 3 periode harus segera dihentikan.

'Sangat jelas, bahwa pembatasan masa jabatan presiden selama 10 tahun untuk memperkecil peluang bagi penguasa untuk menyalahgunakan jabatannya," ujar Fernando EMaS,
Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia di Jakarta, Senin (21/6/2021).

Fernando menilai, kalaupun Jokowi dianggap berhasil menjalankan pemerintahannya selama ini pasti akan ada yang mampu menyamai atau bahkan lebih baik dari Jokowi. Ia pun sangat yakin Jokowi benar-benar tidak ada niatan untuk melanjutkan masa jabatannya menjadi 15 tahun. 

"Jangan menjerumuskan Jokowi hanya untuk kepentingan terselubung para para penggagas Jokowi 3 periode," tegasnya.

Fernando menyebut, Jokowi sudah mempersiapkan calon pemimpin masa depan yang akan melanjutkan kepemimpinannya yang akan ikut kontestasi pilpres 2024. Jokowi akan mampu menghadirkan sosok pemimpin yang mampu melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan pada 10 tahun pemerintahannya.

"Lima tahun periode keduanya tentunya Jokowi mampu mempersiapkan sosok yang akan memimpin Indonesia kedepan," tegasnya.

Fernando mengungkapkan, dari antara para pembantunya yang saat ini ada di pemerintahan sedang dipersiapkan oleh Jokowi. Melalui jabatan yang saat ini dipercayakan kepada mereka Jokowi sedang mengkader mereka agar siap untuk memimpin Indonesia pada periode berikutnya.

Beberapa nama yang selama ini muncul sebagai capres dari kalangan pembantu Presiden seperti Moeldoko, Erick Thohir dan Budi Gunawan akan mampu menjalankan pemerintahan dan membangun Indonesia lebih baik. Oleh karena itu jangan paksakan Jokowi akan menjabat sebagai Presiden selama 15 tahun karena akan membuka penyalahgunaan kekuasaan yang akan berdampak pada pemerintahan otoriter. 

'Jangan teruskan gagasan tersebut karena gagasan tersebut dapat merusak tatanan demokrasi yang sudah diperjuangkan oleh masyarakat Indonesia secara khusus aktivis 98 dengan melengserkan Soeharto pada tahun 1998," tegasnya.