JAKARTA - Pro kontra wacana masa jabatan Presiden tiga periode terus bergulir. 

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menyebut pandemi Covid-19 bukan alasan menambah masa jabatan presiden. 

Ia beranggapan argumen segelintir relawan Jokowi itu tidak nyambung. 

"Pergantian presiden adalah agenda ketatanegaraan yang telah diatur jelas dalam konstitusi. Sementara penangan Covid-19 adalah terkait kinerja pemerintah," ujarnya dikonfirmasi wartawan, Rabu (23/6/2021). "Ini hal yang berbeda, jangan dicampuradukkan."

Ia menilai pemerintah lamban dalam menangani pandemi Covid-19. Jadi yang diperlukan adalah memperbaiki keadaan, bukan memperpanjang masa jabatan. 

"Apalagi terus terjadi lonjakan dan tak terkendali. Tak berprestasi tapi minta dispensasi, ini aneh dan bertentangan dengan akal sehat," ujarnya. 

Ia juga menilai tak mendasar untuk mengaitkan isu perpanjangan presiden karena pemilihan presiden (Pilpres) akan menambah kasus Covid-19. 

"Kita sudah punya pengalaman melaksanakan Pemilu di masa pandemi Covid-19 ini, yaitu Pilkada Serentak 2020 yang diikuti lebih dari separuh daerah di Indonesia di 33 Provinsi. Tidak ada masalah dan tidak terjadi kluster-kluster baru Covid-19 akibat Pilkada," katanya.

Ia kemudian membandingkan dengan Pilpres di Amerika Serikat yang digelar di masa pandemi Covid-19.

"Bahkan seorang Donald Trump yang terbaca publik cenderung semau gue tetap melaksanakan Pilpres Amerika di kala lonjakan Covid-19 sedang tinggi-tingginya, tak menjadikan itu sebagai alasan untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Tetap taat konstitusi," katanya. 

Ia menegaskan wacana penambahan masa jabatan sebagai langkah inkonstitusional. Juga, bertentangan dengan amanah reformasi. (*/yp)