Anggota Komisi VIII DPR Ini Sebut RUU PKS Salah Satu Solusi Persoalan Kekerasan Seksual
Foto : Lisda Hendrajoni/ ist

Jakarta, HanTer - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni menyoroti rencana Badan Legislasi DPR RI yang kembali menyusun ulang draf Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)

Lisda yang mengawal proses pengesahan RUU tersebut menilai, akan lebih banyak kehilangan sisi kemanusiaan jika pengesahan RUU tersebut terus ditunda. 

“Di saat sibuk membahas sisi kemanusiaan, peristiwa demi peristiwa kekerasan seksual terus terjadi di luar sana. Jadi ini agak aneh ya, kalau katanya kita mengutamakan sisi kemanusiaan, sementara (RUU PKS) terus ditunda yang justru mengakibatkan lebih banyak kehilangan sisi kemanusiaan,” tegasnya, Selasa (13/7/2021).

Legislator NasDem dari dapil Sumatera Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu mengungkapkan RUU PKS saat ini merupakan satu-satunya harapan bagi para korban kekerasan seksual, sekaligus untuk memberikan efek jera yang membekas bagi para pelaku.

“Sejumlah negara lain, sudah membuktikan penurunan angka kekerasan seksual dengan penerapan RUU PKS. Indonesia dengan angka kekerasan yang bisa dibilang cukup tinggi, hingga saat ini masih belum menemukan solusi untuk hal tersebut,” terangnya.

Kehadiran RUU PKS di Indonesia, sambung Lisda, merupakan salah satu upaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, sekaligus momok yang menakutkan bagi predator seksual.

Selanjutnya, mantan pramugari kepresidenan tersebut kembali menegaskan akan terus memperjuangkan RUU PKS hingga disahkan menjadi Undang-undang. Meskipun ada pro dan kontra, Lisda meyakini ini (RUU PKS) merupakan salah satu solusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa terutama kekerasan seksual.

“Kalau pun keputusannya harus disusun ulang, kita akan kejar terus sampai disahkan menjadi Undang-Undang," tegasnya.
Lebih lanjut, Lisda berharap seluruh pihak bisa bergerak cepat, sehingga bisa terwujud tahun ini. 

"Ini bukan lagi sebuah permainan wacana. Masyarakat menunggu ketegasan kita di DPR ini, untuk menciptakan UU yang memberikan perlindungan kepada mereka (masyarakat),” pungkasnya.

Sebelumnya, Baleg DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama dengan sejumlah ahli dan masyarakat umum terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), Senin (12/7).