CEISA Error, Pengusaha Rugi Besar, Menkeu Sri Mulyani dan Dirjen Bea Cukai Bertanggungjawab
Foto : CEISA Error

Jakarta, HanTer— Menteri Keuangan (Menkeu) dan Dirjen Bea Cukai harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita pengusaha ekspor impor puluhan triliun rupiah. Kerugian yang diderita para eportir dan importer itu  akibat sistem layanan Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu mengalami gangguan dan down sejak Kamis, 8 Juli 2021 atau hampir sepekan.

“Saya prihatin di saat masa sulit akibat pandemi Covid-19 pengusaha merugi hingga puluhan triliunan rupiah. Peran Bea Cukai patut dipertanyaan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Dirjen Bea Cukai harus bertanggungjawab,” kata pengamat kebijakan publik dari Institute for Strategic and Development (ISDS), Aminudin kepada Harian Terbit, Kamis (15/7/2021).

Masih Error

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno, Rabu (14/7/21) mengungkapkan sebenarnya masalah sudah mulai terasa sejak dua minggu lalu, namun parahnya 6 hari lalu.

Akibat sistem CEISA hingga kini masih error kata Benny, beberapa transaksi ekpor tidak bisa dilaksanakan. “Kita belum menghitung pas kerugian anggota seluruh Indonesia, tapi asumsi saya ada 15% penurunannya lumayan gede nilainya, Itu ekspor-impor keluar-masuk barang,” kata Benny.

Menurutnya, data Badan Pusat Statistik sepanjang tahun 2020, nilai ekspor Indonesia mencapai US$ 163,3 miliar atau Rp 2.363,35 triliun (kurs Rp 14.500/US$). Sedangkan impor mencapai US$ 141,6 miliar atau Rp 2.053,2 triliun.

“Coba aja dibagi 365 hari, terus dihitung selama 14 hari dan setiap harinya penurunan transaksi hingga 15%, maka kerugian pada ekspor mencapai Rp. 13,59 triliun, sementara kerugian dari impor diperkirakan mencapai Rp 11,813 triliun,” jelas Ketum GPEI.

Benny meminta pemerintah bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, seperti biaya penumpukan, closing time dan demurage peti kemas di pelabuhan.

Prioritas

Sementara itu, Sekjen IMLOW (Indonesia Maritime, Logistic and Transportation Watch) Achmad Ridwan Tento meminta untuk barang-barang alat kesehatan (Alkes) dan komoditi bahan pangan seperti bawang putih dan sejenisnya mendapat prioritas dalam pengurusan tidak harus menunggu sistem selesai di upgrade tapi harus dilayani secara manual dokumen impor nya.

“Selain Alkes, komoditi bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya, mesti diprioritaskan jangan sampai ada hambatan mengingat saat ini kita juga sedang dalam masa sulit Pandemi Covid-19,” ujarnya, pada Rabu malam (14/7/2021).

Diketahui, sejumlah importir dan eksportir mengalami kerugian triliunan rupiah, setelah sistem layanan Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengalami gangguan dan down sejak Kamis, 8 Juli lalu atau hampir sepekan.

Sistem CEISA adalah sistem Integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada semua Pengguna Jasa yang bersifat publik sehingga semua Pengguna Jasa sebagai user dapat mengakses dari manapun, kapanpun berada dengan koneksi internet.

Imbas dari errornya sistem CEISA, ribuan kontener di antaranya alat kesehatan dan bahan pangan bertumpuk di terminal sejumlah pelabuhan di Indonesia. Importir dan eksportir mengaku mengalami kerugian triliunan rupiah, akibat biaya bengkak di pelabuhan dan produksi pabrik terhenti dikarenakan bahan bakunya tidak bisa dikeluarkan dari pelabuhan.

“Pihak Bea dan Cukai yang semestinya menyampaikan kepada pihak terminal maupun pelayaran untuk memberikan keringanan biaya storage maupun demurage akibat adanya gangguan sistem tersebut,” ucap Ridwan.

Ke depannya, IMLOW berharap bila ada rencana perawatan atau migrasi sistem di Bea Cukai, pihak DJBC harus sudah ada back up nya dahulu. Karena masalah ini bukanlah masalah kahar (force major ) sebab sudah dapat diprediksi sebelumnya dengan perencanaan dan analisa yang matang.

BC Benarkan

Kepala Kantor Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok Dwi Teguh Wibowo membenarkan ada beberapa alat kesehatan impor termasuk bantuan dari sejumlah negara seperti Singapura tertahan akibat masih rusaknya sistem CEISA. Namun demikian sebagian alkes sudah ada yang diproses dokumenya secara manual.

“Untuk yang bantuan dari Singapura sudah kita proses, hanya saja belum keluar pelabuhan kemungkinan belum ada alat angkut/trailernya,” ujar Teguh. “Alkes lainnya akan menjadi prioritas kita, karena ini sensitif di masa pandemi.”