Revisi UU Otsus Pupua; Begini Pendapat Tokoh Setempat
Foto :

Timika, HanTer - Tokoh senior Papua Michael Manufandu mengapresiasi kinerja Pansus DPR RI yang telah melakukan revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Undang-undang Otsus merupakan Undang-undang tentang rekonsiliasi, Undang-undang tentang perdamaian dan juga merupakan Undang-undang tentang kesejahteraan bagi rakyat Papua," kata Manufandu saat dihubungi ANTARA dari Timika, Minggu (18/7/2021)

Manufandu yang kini dipercayakan sebagai penasihat pemerintah untuk urusan Papua menyebut semua pihak harus memberikan penghargaan dan penghormatan terhadap prestasi Pansus DPR RI yang dipimpin oleh Komaruddin Watubun dari Fraksi PDI Perjuangan yang telah menuntaskan penyusunan revisi UU Otsus Papua.

"Saudara Watubun sudah memimpin pansus dengan bijaksana, rendah hati dan betul-betul hikmat sehingga bisa merangkul dan menetralisasi suara-suara yang pro maupun kontra dan menghasilkan revisi yang sangat bagus," ujarnya.

Materi revisi UU Otsus Papua itu, dinilai telah disusun dengan sangat baik dari sisi birokrasi pemerintahan, dari segi hukum pemerintahan maupun dari segi politik rakyat Papua.

Manufandu yang juga ikut bergabung menyusun materi UU Nomor 21 Tahun 2001 mengatakan awalnya pemerintah hanya menghendaki tiga pasal yang dilakukan revisi yaitu Pasal 1 menyangkut dasar pemekaran wilayah, kemudian Pasal 34 dan Pasal 76.

Dalam diskusi lebih lanjut, Pansus DPR RI kemudian mengembangkan revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 menjadi 19 pasal, dengan penambahan dua pasal tambahan.

"Pasal-pasal yang direvisi itu sangat demokratis. Intinya bagaimana upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Inti dari UU Otsus Papua yang baru ini lebih memperjelas, menambah dan mempertajam sehingga pemerintah daerah mempunyai kebebasan bersama-sama dengan pemerintah pusat untuk membangun rakyat Papua yang lebih sejahtera," ujarnya.