KPK Periksa Mantan Penyidik Terkait Dugaan Suap
Foto :

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi mantan penyidik KPK asal Polri Stepanus Robin Pattuju (SRP) terkait dugaan adanya penerimaan uang melalui perantara dan mengatasnamakan pihak-pihak terkait lainnya.

KPK, Rabu (21/7/2021) memeriksa Robin sebagai saksi untuk tersangka advokat Maskur Husain (MH) dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara Tahun 2020-2021.

"Tim penyidik mengonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya penerimaan sejumlah uang melalui perantaraan dan mengatasnamakan pihak-pihak terkait lainnya," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Robin juga telah ditetapkan sebagai tersangka, namun penyidik memeriksanya sebagai saksi.

Selain Robin dan Maskur, KPK juga telah menetapkan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS) sebagai tersangka. Untuk Syahrial yang merupakan pemberi suap, saat ini sudah berstatus terdakwa.

Baca juga: KPK panggil mantan penyidik Robin terkait kasus Wali Kota Tanjungbalai
Baca juga: KPK perpanjang masa penahanan advokat Maskur Husain
Baca juga: KPK bakal dalami peran Azis Syamsuddin dalam dakwaan M Syahrial

Syahrial didakwa menyuap Robin sebesar Rp1,695 miliar agar tidak menaikkan kasus dugaan korupsi ke tingkat penyidikan.

Dalam surat dakwaan disebutkan Syahrial selaku Wali Kota Tanjungbalai juga merupakan kader Partai Golkar berkunjung ke rumah dinas Wakil Ketua DPR RI yang juga petinggi Partai Golkar Azis Syamsuddin di Jakarta Selatan.

Pada pertemuan itu, Syahrial dan Azis membicarakan mengenai pilkada yang akan diikuti Syahrial di Tanjungbalai. Azis menyampaikan kepada Syahrial akan mengenalkan dengan seseorang yang dapat membantu memantau dalam proses keikutsertaan Syahrial dalam pilkada tersebut.

Setelah Syahrial setuju, Azis lalu meminta Robin yang merupakan penyidik KPK untuk menemuinya dan selanjutnya memperkenalkan Robin kepada Syahrial.

Syahrial lalu menyampaikan akan mengikuti pilkada periode kedua tahun 2021-2026, namun ada informasi laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pekerjaan di Tanjungbalai dan informasi perkara jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai yang sedang ditangani oleh KPK.